Cerita Ketua GMNI Jakarta Sempat Dilarang Nobar Pesta Babi

KETUA Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta, Deodatus Sunda Se, menggelar nonton bareng film Pesta Babi setelah sempat dilarang oleh orang yang mengaku aparat militer berpakaian preman di Jakarta.

Dendy—panggilan Deodatus, bercerita, larangan itu disampaikan oleh rekan dan koleganya. Saat itu ia menggelar dua acara nobar di Kebon Sayur, Cengkareng, Jakarta Barat, dan Pancoran, Jakarta Selatan. Ia mendapat kabar dari temannya ada orang yang mengaku dari militer mencari dirinya dan memintanya berhenti menggelar nobar pada Sabtu siang, 16 Mei 2026.

“Saya diintimidasi melalui temanku disamperin dan minta saya berhenti,” kata Dendy

Orang tak dikenal tersebut mendatangi kantor dewan pimpinan pusat dua kali. Di sana mereka menanyakan kontak Dendy dan meminta bertemu langsung. 

Mendapat informasi dari rekannya, Dendy tetap menggelar acara nobar. Nobar film Pesta Babi yang digelar GMNI Jakarta berjalan lancar. Salah satunya yang digelar Institut Marhaenisme 27 di Sekretariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Selatan pada 16 Mei 2026. 

Dendy, yang juga Direktur Eksekutif Institut Marhaenisme 27, menegaskan kegiatan semacam ini merupakan instrumen untuk menjaring kesadaran kolektif sekaligus membangun kekuatan dalam merebut kembali kedaulatan yang dirampas oleh korporasi, oligarki, dan imperialisme. "Papua, bukan tanah kosong,” ujarnya. 

Perwakilan Divisi Kajian dan Publikasi Institut Marhaenisme 27, Dhiva, mengatakan acara nobar Pesta Babi dilatarbelakangi kesadaran kolektif akan pentingnya pendidikan politik sebagai alat perjuangan.

“Ini adalah bagian dari usaha kita sebagai rakyat untuk merebut kembali kedaulatan kita, dalam artian yang paling mendasar, sekaligus sebagai upaya pendidikan politik terkait persoalan yang terjadi di Indonesia,” kata Dhiva dalam keterangan tertulisnya pada Ahad, 17 Mei 2026.

Acara ini juga mengundang narasumber untuk diskusi. Staf Penggalangan Dukungan Publik Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Sandi Saputra Pulungan, memaparkan kerja advokasi yang telah dilakukan WALHI bersama koalisi masyarakat sipil dalam menentang PSN di Papua Selatan.

Ia menyoroti tindakan represif aparat negara yang melarang pemutaran film ini di berbagai daerah. "Hal itu menunjukkan adanya ancaman terhadap ruang demokrasi kita, baik sekarang maupun ke depannya," kata Sandi. 

Dari sisi ekologis, Sandi menjelaskan bahwa lebih dari dua juta hektare proyek PSN di Papua berpotensi mengubah fungsi hutan secara masif. "Bukan hanya masyarakat adatnya yang terpinggirkan—ekosistemnya pun akan hancur. Keanekaragaman hayati, flora, dan fauna yang ada di sana terancam lenyap," urainya.

Rika Febriyani, Sekretaris Partai Hijau Indonesia, mengatakan narasi visual film Pesta Babi mampu menjadi pemantik harapan. Ia mengaitkan adegan salib merah yang menjadi pembuka film dengan sejarah penolakan serupa di Papua Pegunungan pada dekade 1970-an.

"Ketika film ini dibuka dengan adegan Salib Merah, saya membayangkan tahun 1970 di Papua Pegunungan, di mana berdasarkan sejumlah buku dan penelitian, adegan yang sama pernah dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap perusahaan, meski sampai hari ini kita ketahui bersama bahwa Freeport masih saja beroperasi," tuturnya.