4 hours ago
4
DPR AS menyetujui anggaran pertahanan senilai US$1,15 triliun untuk 2027. RUU ini mencakup kenaikan gaji prajurit dan proyek 'Golden Dome' Trump.(Media Sosial X)
DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat dengan selisih suara tipis meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) kebijakan pertahanan tahunan pada Rabu lalu. RUU ini mengizinkan rekor anggaran sebesar US$1,15 triliun (sekitar RpRp21 Kuadriliun) untuk Pentagon di tengah berlanjutnya konflik dengan Iran.
Meski undang-undang ini biasanya mendapat dukungan lintas partai yang kuat, National Defense Authorization Act (NDAA) 2027 ini hanya lolos di majelis rendah dengan hasil pemungutan suara 216 berbanding 212. Angka ketat ini menjadi sinyal makin tajamnya polarisasi politik di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump.
RUU yang masih harus melalui persetujuan Senat ini menyediakan alokasi dana sekitar 250 miliar dolar AS lebih tinggi dibandingkan NDAA 2026. Anggaran tersebut mencakup kenaikan gaji sebesar 5%-7% bagi para anggota militer.
"Undang-undang ini memberikan kenaikan gaji yang sudah lama tertunda bagi para prajurit kita yang pemberani, memperkuat daya tangkal nuklir serta pertahanan rudal kita -- termasuk pembangunan Golden Dome," ujar Ketua DPR AS Mike Johnson.
Sistem pertahanan rudal Golden Dome yang diusung Trump dirancang untuk melindungi wilayah daratan AS dengan mengadopsi model sistem Iron Dome milik Israel.
Komite Layanan Bersenjata DPR dari Partai Republik menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU ini akan membantu membangun kembali "persediaan yang menipis," mengingat AS menyedot amunisi dalam jumlah besar selama perang melawan Iran.
Sebaliknya, penolakan keras datang dari Partai Demokrat. Anggota DPR Jerry Nadler menyatakan dirinya tidak dapat memilih untuk memberikan Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth "US$1,15 TRILIUN untuk pengeluaran militer mereka yang tak terkendali dan tindakan yang tidak bertanggung jawab."
"NDAA adalah RUU mahal dan buruk yang mendanai perang ilegal serta merusak demokrasi kita," tegas Nadler.
Perdebatan kian memanas setelah aturan "SAVE America Act" milik Trump, yang memuat pembatasan pemungutan suara baru di tingkat nasional, dimasukkan ke dalam NDAA melalui manuver prosedural. Langkah ini memicu kemarahan Partai Demokrat dan berpotensi makin menyulitkan kelolosan RUU tersebut di tingkat Senat.
Selain itu, kontroversi juga merebak dalam beberapa pekan terakhir terkait pasal lain dalam NDAA yang menyerukan peningkatan kerja sama antara angkatan bersenjata AS dan Israel. (AFP/Z-2)
