DPR Tampung Aspirasi Kades soal Penundaan Pilkades 2027

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.(MI/Usman Iskandar)

PIMPINAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima aspirasi dari pengurus Koordinator Nasional Kepala Desa Akhir Masa Jabatan (Kades AMJ) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/9) pagi.

Para kepala desa yang masa jabatannya akan berakhir pada 2027 tersebut menyampaikan usulan penyesuaian hingga penundaan jadwal Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak. Pertimbangannya mengacu pada kondisi efisiensi anggaran daerah serta dinamika keamanan di pedesaan akibat tekanan dampak ekonomi global.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pihaknya menampung aspirasi para kades tersebut dan berkomitmen untuk menindaklanjutinya bersama kementerian serta lembaga teknis terkait.

"Barusan kita menerima aspirasi dari teman-teman kepala desa yang tergabung dalam AMJ yang akhir masa jabatannya di 2027. Mereka menyampaikan urgensi dan dampak global yang berpengaruh pada pelaksanaan tahapan Pilkades karena membebani situasi keuangan saat ini," ujar Dasco usai pertemuan.

"Kami menerima aspirasi ini dan akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menentukan proses tahapan Pilkades pada saat yang tepat dengan hitungan waktu yang pas," lanjut Dasco.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Koordinator Nasional Kades AMJ sekaligus Kepala Desa Kasegeran, Saifuddin, menegaskan bahwa penyesuaian jadwal Pilkades demi menjaga efisiensi anggaran negara, daerah, hingga desa, sekaligus menjaga stabilitas politik-keamanan di tingkat tapak.

Selain penundaan Pilkades, Saifuddin juga mengusulkan adanya perubahan aturan pengisian Penjabat (Pj) Kepala Desa guna menanggulangi keterbatasan jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di daerah.

"Terkait dengan Pj kepala desa yang saat ini diisi oleh PNS, karena keterbatasan jumlah PNS, kami berharap aturan dikembalikan ke mekanisme lama. Pejabat kades dapat dijabat oleh mantan kepala desa atau kepala desa yang sedang menjabat," kata Saifuddin. (Faj/P-3)