Freedom Flotilla kembali Menuju Gaza Tantang Blokade Ilegal Israel

Sejumlah kapal Freedom Flotilla beberapa waktu lalu.(Al Jazeera)

KOALISI Freedom Flotilla (FFC) mengumumkan dimulai misi internasional baru yang bertujuan menembus blokade laut Israel di Jalur Gaza, Palestina. Kapal-kapal dalam misi ini dijadwalkan tiba di perairan Gaza pada Oktober mendatang setelah singgah di sejumlah pelabuhan di Eropa.

Dalam pernyataan resminya, koalisi menegaskan bahwa misi untuk menantang blokade ilegal dan mematikan Israel di Gaza akan tetap berjalan. Keputusan ini diambil meskipun ada rekam jejak kekerasan yang dilakukan pasukan Israel terhadap para sukarelawan dan aktivis flotilla sebelumnya, termasuk kasus pemukulan parah, penggunaan alat kejut listrik (taser) berulang kali, hingga pelecehan seksual.

FFC menekankan bahwa aksi nyata saat ini sangat mendesak karena perhatian dunia mulai beralih dari Gaza sejak pengumuman gencatan senjata pada Oktober 2025. Saat ini, dua kapal dilaporkan telah memulai perjalanan.

Kapal Handala II berlayar di sekitar Skandinavia pada Juni dan Juli, singgah di Norwegia, Swedia, dan Denmark. Sementara itu, kapal Kate berangkat dari Bristol, Inggris, awal bulan ini dan bersandar di pelabuhan-pelabuhan di Irlandia, Jerman, dan Prancis.

Rute perjalanan selanjutnya mencakup persinggahan di Spanyol, Portugal, dan Italia sebelum flotilla melanjutkan pelayaran menuju pesisir Gaza.

Tuntutan dan Partisipasi Internasional

"Freedom Flotilla berlayar kembali karena pemerintah kita terus gagal memenuhi kewajiban mereka," ujar Zohar Chamberlain Regev, anggota Komite Pengarah FFC. Ia menambahkan bahwa di setiap pelabuhan, misi ini akan membawa tuntutan agar warga Palestina bebas hidup dengan martabat.

Misi kali ini diikuti oleh berbagai kalangan, mulai dari pembela hak asasi manusia, aktivis perdamaian, perwakilan rakyat, jurnalis, tenaga medis, hingga advokat hak-hak Palestina. Koalisi mendesak pemerintah internasional untuk:

• Menjamin jalur aman bagi flotilla.
• Menekan Israel agar menghentikan penghalangan bantuan makanan, air, dan obat-obatan ke Gaza.
• Menyatakan bahwa setiap serangan atau penyitaan kapal akan memicu konsekuensi diplomatik.
• Menggunakan langkah diplomatik dan ekonomi untuk mengakhiri blokade.

"Kami tahu berlayar menuju Gaza membawa risiko serius," kata Edward Digilio, seorang insinyur dari Maryland yang ikut serta dalam misi tersebut. "Namun, diam dan tidak bertindak membawa biaya yang jauh lebih besar bagi warga Palestina dan dunia."

Pola Intersepsi dan Kekerasan Israel

Upaya menembus blokade ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak 2008. Pada 2010, pasukan Israel membunuh 10 aktivis di atas kapal Mavi Marmara. Dalam setahun terakhir, pasukan Israel telah mencegat Global Sumud Flotilla sebanyak dua kali.

Pada Oktober 2025, lebih dari 450 peserta ditahan, termasuk penulis Afrika Selatan Zukiswa Wanner dan cucu Nelson Mandela, Mandla Mandela. Sekitar 175 orang lain ditahan pada April 2026. Amnesty International mendokumentasikan berbagai bentuk perlakuan buruk terhadap para aktivis yang ditahan, seperti pencabutan waktu tidur, penolakan akses air dan perawatan medis.

Dua aktivis, Thiago Avila dan Saif Abukeshek, bahkan ditahan tanpa komunikasi selama berhari-hari pada April tahun ini sebelum akhirnya dideportasi berdasarkan bukti rahasia.

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Meskipun gencatan senjata diberlakukan, situasi kemanusiaan di Gaza tetap berada pada level krisis. Data UNICEF memperkirakan lebih dari 82 persen keluarga masih mengalami krisis air bersih, dan sekitar 90 persen infrastruktur air serta sanitasi telah hancur.

Israel dilaporkan terus menargetkan rumah sakit, gudang bantuan, dan lokasi pasokan medis dalam beberapa pekan terakhir. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat lebih dari 1.300 kematian akibat serangan Israel sejak gencatan senjata Oktober lalu, dengan ribuan orang lainnya masih dinyatakan hilang atau diyakini terjebak di bawah reruntuhan. (Al Jazeera/I-2)