13 hours ago
5
Kairo (ANTARA) - Mesir menganggap Bendungan Renaisans Besar Ethiopia (GERD) sebagai proyek yang "tidak sah" dan menyatakan Mesir berhak mengambil langkah yang dianggap perlu demi melindungi ketahanan airnya, kata Menteri Irigasi dan Sumber Daya Air Hani Sewilam, Minggu (20/9).
Sewilam menyampaikan hal tersebut dalam sebuah pertemuan di Kairo bersama perwakilan media asing di Mesir yang diselenggarakan oleh Layanan Informasi Negara (State Information Service).
Mesir dan Ethiopia telah berselisih selama bertahun-tahun terkait GERD, yang mulai dibangun oleh Addis Ababa di Sungai Nil Biru pada 2011.
Kairo berulang kali menuntut adanya perjanjian yang mengikat secara hukum untuk mengatur operasional bendungan tersebut demi menjamin keamanan pasokan airnya.
Sewilam menegaskan bahwa rampungnya pembangunan bendungan dan berlalunya waktu tidak berarti Mesir telah menerima situasi tersebut atau melepaskan hak-haknya.
Dia mengatakan bahwa Deklarasi Prinsip 2015 yang ditandatangani oleh Mesir, Ethiopia, dan Sudan dimaksudkan sebagai peta jalan yang menetapkan komitmen kerja sama, pencapaian kesepakatan mengenai pengisian awal dan operasional tahunan bendungan, serta koordinasi dan pertukaran data.
Deklarasi tersebut tidak memberikan hak kepada Ethiopia untuk mengambil langkah sepihak terkait bendungan itu, ujar Sewilam, seraya menambahkan bahwa Mesir menganggap kelanjutan pengisian dan operasional bendungan tanpa adanya kesepakatan sebagai pelanggaran terhadap komitmen-komitmen tersebut.
"Bendungan itu tidak sah dan akan tetap demikian. Mesir berhak mengambil tindakan yang tepat untuk mengatasi dampak buruk yang ditimbulkannya," katanya.
"Kami telah memberikan lebih dari satu kesempatan kepada Ethiopia dan mengupayakan segala cara untuk mencapai kesepahaman, namun mereka tidak menanggapinya dan justru melanggar Deklarasi Prinsip tersebut," tambahnya.
Potensi risiko
Sewilam memperingatkan bahwa operasional bendungan yang tidak terkoordinasi dapat menyebabkan peningkatan mendadak atau penurunan drastis aliran air, yang berpotensi berdampak pada bendungan-bendungan di Mesir maupun Sudan.
Dia mengatakan bahwa kekhawatiran utama Mesir terletak pada waktu dan volume pelepasan air serta aturan yang mengaturnya, bukan sekadar penggunaan bendungan oleh Ethiopia untuk pembangkit listrik.
"Tindakan Ethiopia dan pernyataan para pejabatnya mengindikasikan bahwa tujuan utama pembangunan bendungan tersebut bukanlah untuk pembangkit listrik," ujarnya.
Sewilam menekankan perlunya perjanjian yang mengikat secara hukum yang menetapkan prosedur untuk menghadapi masa kekeringan berkepanjangan atau banjir berulang.
Dia juga menolak klaim Ethiopia yang menyatakan bahwa Mesir mendapatkan "bagian terbesar" dari air Sungai Nil.
Alokasi tahunan Mesir sebesar 55,5 miliar meter kubik mencakup sekitar 2,7 persen dari total curah hujan yang mencapai sekitar 2 triliun meter kubik di seluruh wilayah Cekungan Sungai Nil, ujarnya.
Menurut Sewilam, Ethiopia menerima curah hujan lebih dari 1 triliun meter kubik pada 2023, termasuk sekitar 467 miliar meter kubik di wilayah Cekungan Sungai Nil bagian Ethiopia, sementara sumber daya air terbarukan negara itu mencapai sekitar 122 miliar meter kubik per tahun.
Dia menyebutkan bahwa estimasi pengisian kembali air tanah di Ethiopia berkisar antara 51 miliar hingga 81 miliar meter kubik per tahun dan bergantung pada curah hujan; hal ini berbeda dengan cadangan air tanah di Mesir yang dia gambarkan sebagai sumber daya tak terbarukan.
Sewilam mengatakan Ethiopia memiliki lahan pertanian seluas lebih dari 18 juta hektare, dibandingkan dengan sekitar 4,03 juta hektare di Mesir.
Pertanian tadah hujan di Ethiopia memanfaatkan sekitar 148 miliar meter kubik dari "air hijau" (green water) setiap tahunnya, di samping sekitar 9,68 miliar meter kubik "air biru" (blue water). ujarnya.
Istilah "green water" mengacu pada air hujan, sedangkan "blue water" merujuk pada air yang berasal dari sungai dan sumber air tanah.
Sewilam menyatakan bahwa total penggunaan air untuk pertanian di Ethiopia mencapai sekitar 158 miliar meter kubik per tahun, sementara jejak air sektor peternakannya mencapai sekitar 85,5 miliar meter kubik, yang sebagian besar merupakan "green water."
Dia menyerukan peningkatan kerja sama terkait pemanenan air hujan, pengelolaan air tanah, dan peningkatan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian.
Dia juga menyoroti potensi energi surya dan angin yang dimiliki Ethiopia, seraya berpendapat bahwa diversifikasi bauran energi dapat mengurangi tekanan terkait masalah air.
Kairo dan Khartoum telah mendesak adanya perjanjian trilateral yang mengikat secara hukum antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia untuk mengatur pengisian serta pengoperasian bendungan GERD, guna memastikan hak dan kepentingan air mereka tidak dirugikan.
Namun, Ethiopia berpendapat bahwa pengoperasian bendungan tersebut tidak memerlukan perjanjian yang mengikat dan menegaskan bahwa pihaknya tidak berniat merugikan kepentingan negara-negara lain.
Perselisihan tersebut menyebabkan negosiasi antara Mesir, Sudan, dan Ethiopia sempat ditangguhkan selama tiga tahun pada 2020, sebelum dilanjutkan kembali pada 2023 dan kemudian kembali mengalami kebuntuan pada 2024.
Sumber: Anadolu
Baca juga: Ethiopia resmikan bendungan senilai Rp82 triliun, terbesar di Afrika
Baca juga: Presiden Mesir tegaskan tak akan melepaskan hak air Sungai Nil
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
