Pedagangan Karbon, Presiden Prabowo Disebut Membuat yang tak Mungkin Jadi Mungkin

Launching Sistem Registri Unit Karbon.(dok.istimewa)

PERDAGANGAN karbon sektor kehutanan yang selama bertahun-tahun masih sebatas wacana kini mulai terealisasi. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyebut percepatan implementasi tersebut tidak lepas dari dukungan Presiden Prabowo Subianto.

“Tentu ucapan apresiasi dan terima kasih kita sampaikan kepada Pak Presiden Prabowo yang sekali lagi membuat sesuatu yang rasanya tidak mungkin menjadi mungkin, yang dulu omon-omon menjadi suatu hal yang bisa kita realisasikan,” kata Raja Juli Antoni, dalam launching Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), di Jakarta, Kamis (9/7).

Implementasi perdagangan karbon mulai berjalan setelah Kemenhut menerbitkan izin kepada empat pemegang Persetujuan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) untuk melakukan transaksi karbon. Keempat tersebut diantaranya tiga PBPH konsesi dan satu perhutanan sosial.

Raja Juli Antoni menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus memperluas pelaksanaan perdagangan karbon agar manfaatnya dapat dirasakan lebih luas, baik oleh pelaku usaha maupun masyarakat pengelola hutan. Dengan demikian, kebijakan tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Termasuk 8,3 juta hektare perhutanan sosial kita akan bisa menikmati proses perdagangan karbon ini, termasuk 1,4 juta hektare hutan adat yang juga akan kita berdayakan bersama,” ujar Menhut Raja Antoni.

Diketahui hari ini pemerintah telah resmi launching Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Sementara itu, Kemenhut menjadi kementerian pertama yang melakukan implementasi perdagangan karbon dengan meluncurkan Persetujuan Menteri Kehutanan tentang penerbitan unit karbon melalui skema Non Sertifikat Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (Non SPE-GRK) pada 6 Juli 2026.

Langkah ini menjadi bagian dari percepatan pembangunan ekonomi hijau yang didorong pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. (Cah/P-3)