3 hours ago
4
Kantor Pusat PT Pos Indonesia di Jalan Cilaki, Kota Bandung.(ISTIMEWA)
PT Pos Indonesia (persero) menjawab kabar miring. Perusahaan telah memenuhi kewajiban kepada para investor dengan melakukan pembayaran imbal hasil Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C pada Jumat (24/7).
Pembayaran imbal hasil untuk periode ke-6 tersebut mencapai Rp24.118.750.000 dan telah disalurkan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai lembaga penyelenggara administrasi efek.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia (Persero), Iwan Gunawan, mengatakan pembayaran ini merupakan bentuk komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam penerbitan sukuk.
"Pembayaran imbal hasil Sukuk Ijarah ini menjadi bukti komitmen Pos Indonesia dalam menjaga kepercayaan investor dan memenuhi seluruh kewajiban sesuai Perjanjian Perwaliamanatan serta dokumen penerbitan sukuk. Perseroan akan terus mengedepankan tata kelola perusahaan yang baik dan prinsip keterbukaan informasi kepada seluruh pemangku kepentingan," ungkapnya.
Adapun efek yang dibayarkan merupakan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-Cdengan kode SIPOST01ACN1, SIPOST01BCN1, dan SIPOST01CCN1. Pembayaran dilakukan pada 24 Juli 2026 untuk periode imbal hasil ke-6.
Iwan menambahkan, Pos Indonesia berkomitmen menjaga kredibilitas perusahaan di pasar modal melalui pemenuhan kewajiban finansial secara bertanggung jawab. Kendati sempat tertunda, langkah ini sekaligus mencerminkan kondisi fundamental perusahaan yang tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi global.
"Kepercayaan investor merupakan aset penting bagi Perseroan. Karena itu, kami akan terus memastikan setiap kewajiban dipenuhi secara tepat waktu sekaligus menerapkan prinsip transparansi sesuai ketentuan yang berlaku di pasar modal," katanya.
Dia menjelaskan, Pos Indonesia saat ini terus melakukan inovasi untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Pos Indonesia melalukan tata kelola yang baik sebagaimana prinsip good corporate governance (GDG) untuk BUMN yang maju dan berdaya saing.
