Realisasi Anggaran Makan Bergizi Gratis Tembus Rp 70,2 T

KEMENTERIAN Keuangan melaporkan bahwa sampai dengan 27 April 2026, realisasi penggunaan anggaran untuk program makan bergizi gratis (MBG) telah mencapai Rp 70,2 triliun. Angka tersebut sebesar 20,9 persen dari alokasi dana MBG yang tahun ini ditetapkan Rp 335 triliun.

Realisasi terkini anggaran MBG dipaparkan dalam lembar presentasi power point yang dirilis Kementerian Keuangan pada Kamis, 30 April 2026. Penggunaan dana MBG tersebut naik signifikan dibandingkan dengan 31 Maret 2026 yang masih tercatat Rp 55,3 triliun.

Berdasarkan rilis terkini Kementerian Keuangan, penyaluran makan bergizi hingga 27 April 2026 telah menjangkau 61,96 juta penerima. Terdiri dari 48,9 juta siswa dan 13,1 juta non-siswa. Penerima MBG ini meningkat tipis dibandingkan Maret yang tercatat 61,8 juta orang.

Sedangkan jumlah dapur alias Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sampai 27 April 2026 sebanyak 27.735 SPPG. Angka ini juga naik dibandingkan bulan sebelumnya yang tercatat sekitar 25 ribu SPPG.

Anggaran jumbo MBG pada 2026 digunakan untuk mengejar target penerima manfaat sebesar 82,9 juta orang. Dana program tersebut pada tahun ini melonjak signifikan dibandingkan dengan alokasi tahun lalu sebesar Rp 71 triliun. Padahal tahun lalu anggaran MBG tak terserap sepenuhnya. 

Sampai 31 Desember 2025, Kementerian Keuangan melaporkan dana MBG yang terpakai hanya 72,5 persen dari target. Artinya dari Rp 71 triliun hanya Rp 51 triliun yang terserap sepanjang tahun lalu.

Di tengah efisiensi anggaran kementerian dan lembaga, pemerintah menyatakan tak memangkas dana MBG tahun ini. Meski demikian Wakil Menteri Keuangan Juda Agung mengatakan pemerintah juga melakukan refocusing alias pengalihan belanja. Salah satunya dengan menghapus penyaluran makan bergizi pada hari Sabtu.

Juda menyatakan upaya itu dapat menghemat anggaran sekitar Rp 1 triliun dalam satu hari. “MBG misalnya, dulunya Sabtu diberikan makan siang gratis, sekarang itu dihilangkan. Satu hari itu bisa ngirit satu triliun,” kata Juda dalam sesi Policy Dialogue pada acara Kick Off Percepatan Intermediasi Indonesia (PINISI) di Jakarta, Senin 27 April 2026.

Kebijakan tersebut cukup beralasan karena pelajar tak perlu datang ke sekolah. Sehingga ada penghematan Rp 4 triliun dalam sebulan.