4 hours ago
3
Ilustrasi program BSPS.(Antara)
BUPATI Bogor Rudy Susmanto menyebut Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencetak sejarah dengan memperoleh alokasi minimal 6.396 unit Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) pada 2026.
Pernyataan itu disampaikan Rudy dalam keterangannya yang diterima Antara di Bogor, Jumat, usai bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Jakarta, Jumat (24/7) petang, untuk membahas pelaksanaan program perumahan di Kabupaten Bogor. "Ini sejarah baru Kabupaten Bogor. Kita mendapat bantuan untuk pembangunan rumah tidak layak huni atau BSPS sejumlah minimal 6.396 rumah," kata Rudy.
Ia mengatakan, alokasi tersebut menjadi penyemangat bagi Pemerintah Kabupaten Bogor untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penyediaan rumah layak huni.
Menurut Rudy, Kabupaten Bogor merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Kabupaten Bogor mencapai sekitar 5,7 juta jiwa, sedangkan berdasarkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai sekitar 6,19 juta jiwa.
Kondisi tersebut, kata dia, membuat kebutuhan terhadap rumah layak huni di Kabupaten Bogor masih sangat besar, sehingga diperlukan dukungan pemerintah pusat. Rudy mengapresiasi dukungan Kementerian PKP yang meningkatkan alokasi BSPS untuk Kabupaten Bogor. Ia juga menyambut baik peluang penambahan kuota yang disampaikan Menteri PKP setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan program.
"Tadi Pak Menteri juga ada rencana untuk menambah jumlah alokasi. Tentu akan melihat nanti evaluasi ke depan seperti apa, tapi ini menjadi sebuah penyemangat bagi kita untuk terus melayani masyarakat," ujarnya.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan pemerintah akan mempelajari kemungkinan penambahan alokasi BSPS bagi Kabupaten Bogor apabila pelaksanaan program berjalan sesuai target.
"Kalau memang siap, kita masih ada alokasi," kata Maruarar.
Selain membahas program BSPS, Maruarar juga berencana mengunjungi Kabupaten Bogor pada Oktober 2026 untuk meninjau sektor perumahan sekaligus mendorong penguatan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM, kontraktor, dan pengembang. (Ant/P-3)
