2 weeks ago
5
Anggota Komisi C Lukmanul Hakim(DPRD DKI)
ANGGOTA Komisi C DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim menyoroti alokasi anggaran sebesar Rp100 miliar untuk program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) khusus Jakarta. Pemprov DKI dinilai seharusnya lebih berfokus memaksimalkan program sekolah swasta gratis yang dampaknya langsung menyasar persoalan krusial warga ibu kota.
Lukman menjelaskan, program sekolah swasta gratis merupakan terobosan penting yang wajib didukung penuh mengingat angka anak putus sekolah di Jakarta masih memprihatinkan.
"Kita ini kan ingin mencetak SDM unggul. Ini Pak Gubernur ada program swasta belum selesai tapi ada lagi LPDP luar negeri. Niatnya baik, tapi harusnya mengurus di Jakarta dulu lah, masih banyak anak putus sekolah, ngapain ke luar negeri," kata Lukman, Kamis (30/7).
Pada tahun ajaran 2026/2027, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp253,6 miliar untuk program pendidikan gratis di 103 sekolah swasta, atau bertambah 63 sekolah dari 40 sekolah pada tahun ajaran sebelumnya.
Namun, Lukman menilai jumlah sekolah swasta gratis saat ini masih sedikit dan tidak banyak menyasar ke wilayah-wilayah yang dibutuhkan.
Menurut dia, sekolah swasta gratis yang ditempatkan di wilayah yang tepat dapat menanggulangi masalah anak-anak putus sekolah ketika daya tampung sekolah negeri setempat sudah berlebih.
"Ini Pemprov DKI ugal-ugalan menentukan titik, tidak berdasarkan riset, masih banyak angka putus sekolah belum semua diakomodir," kata dia.
Dikutip dari lama Satu Data Jakata, sepanjang 2025 tercatat 746 siswa putus sekolah di berbagai jenjang pendidikan. Angka putus sekolah di Jakarta pada 2025 tercatat mengalami kenaikan 3,61%.
Jakarta Timur menjadi wilayah dengan jumlah anak putus sekolah terbanyak yakni mencapai 428 siswa, disusul Jakarta Utara (134 siswa), dan Jakarta Barat (82 siswa). Sementara itu, Jakarta Pusat mencatatkan 64 siswa putus sekolah, diikuti Jakarta Selatan sebanyak 38 siswa. Adapun Wilayah Kepulauan Seribu mencatatkan nihil angka siswa putus sekolah.
Lukman juga mengaku mendapat banyak laporan dari warga yang belum mendapatkan akses sekolah swasta gratis. Ia mendesak Pemprov DKI Jakarta mengeksekusi program tersebut secara lebih serius, adil, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Penyebaran harusnya titik itu dilihat daerah mana yang paling membutuhkan, sekarang ini belum maksimal," kata dia.
(P-4)
