Apa yang Membuat Kita Masih Indonesia?

Isfan Try Sutrisno, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)(MI/HO)

DI tengah gempita proyeksi menuju Visi Indonesia Emas 2045, wacana publik kita didominasi oleh angka-angka teknokratis: laju pertumbuhan ekonomi 6–7%, angka investasi triliunan rupiah, ekspansi infrastruktur fisik, hingga lonjakan pendapatan per kapita menuju jajaran negara berpenghasilan tinggi. 

Namun, kemajuan sebuah bangsa tidak pernah cukup diukur dari indikator agregat ekonomi semata. Pertanyaan paling radikal dan fundamental yang harus kita ajukan hari ini adalah: manusia dan masyarakat Indonesia seperti apa yang sedang kita bangun?

Setelah hampir delapan dekade merdeka di tengah pusaran arus globalisasi dan transformasi digital yang eksponensial, kita membutuhkan keberanian intelektual untuk bertanya kembali: nilai apa yang sesungguhnya masih mengikat lebih dari 280 juta manusia dari Sabang sampai Merauke menjadi satu bangsa? 

Apakah Pancasila masih menjadi nilai yang benar-benar hidup (living ideology) dalam etika publik, perilaku sosial, regulasi ekonomi, dan penyelenggaraan negara, ataukah ia perlahan bergeser sekadar menjadi artifak retorika dan simbol formalitas belaka?

Erosi Bertahap dan Mutasi Ancaman Ideologi

Dalam catatan sejarah nasional, ancaman terhadap Pancasila relatif mudah diidentifikasi karena hadir dalam bentuk benturan ideologi secara terbuka atau gerakan pemberontakan fisik. Hari ini, bentuk tantangannya bermutasi secara halus namun destruktif. Pancasila tidak lagi terancam oleh penggantian konstitusi secara formal, melainkan oleh erosi bertahap yang menggerogoti daya hidupnya dari dalam. 
Erosi ini berlangsung melalui pergeseran nilai, perubahan perilaku sosial, krisis adab publik, dan cara-cara kekuasaan dijalankan.

Erosi sosial-budaya dan tantangan kebangsaan kita hari ini tidaklah berdiri di ruang hampa, melainkan terekam secara konkret melalui sejumlah indikator dan data empiris pada berbagai dimensi. 

Pada dimensi keadilan ekonomi, laporan BPS mencatat Rasio Gini Indonesia berada pada angka 0,375, saat ketimpangan di wilayah perkotaan mencatatkan angka yang lebih tinggi yaitu 0,395. 

Angka ketimpangan distribusi hasil pembangunan ini menjadi alarm serius karena berpotensi menggerus modal sosial serta meretakkan kohesi antarwarga.

Sementara itu, pada dimensi adab di ruang publik, riset Digital Civility Index (DCI) yang dirilis Microsoft menempatkan netizen Indonesia pada posisi ke-29 dari 32 negara yang diteliti. Rendahnya tingkat keadaban digital ini mencerminkan melemahnya budaya tenggang rasa, yang berbanding lurus dengan maraknya ujaran kebencian, perundungan siber, serta polarisasi tajam dalam opini publik digital kita.

Krisis keadaban ini juga sejalan dengan tantangan pada dimensi integritas dan penegakan hukum. Hal ini terlihat dari Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) BPS yang berada di angka 3,85. 

Normalisasi terhadap kecurangan-kecurangan kecil (petty corruption) dan pengabaian etika publik secara bertahap memicu erosi keadilan sosial serta memperlemah penghormatan terhadap prinsip rule of law.

Di sisi lain, pada dimensi inklusi dan toleransi, pemantauan bertajuk Indeks Kota Toleran yang dirilis oleh SETARA Institute menegaskan krusialnya penguatan tata kelola kota yang inklusif. Tata kelola yang adil dan terbuka sangat diperlukan guna menjamin perlindungan terhadap keberagaman, kebebasan sipil, serta hak-hak setiap warga negara dalam kehidupan bermasyarakat.

Rangkaian indikator ini bukanlah alasan untuk bersikap pesimistis atau menyatakan bahwa bangsa kita telah kehilangan jatidirinya. Namun, ini adalah early warning indicator—sebuah peringatan dini bahwa krisis keadaban, individualisme ekstrem, dan hilangnya tenggang rasa tidak boleh dibiarkan mengkristal menjadi standar kebiasaan baru (new normal).
Dialektika Keadilan dan Keadaban

Salah satu sendi utama dalam bangunan kebangsaan kita terletak pada rumusan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Terdapat relasi kausalitas yang dialektis antara ketidakadilan dan merosotnya adab publik. 

Keadilan tidak boleh direduksi sekadar sebagai pembagian redistribusi ekonomi. Keadilan sejati mencakup kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law), kesetaraan akses terhadap kesempatan hidup, perlakuan yang bermartabat dari negara terhadap warga, serta hubungan saling menghargai antarmanusia.

Ketika warga merasakan bahwa hukum tumpul ke atas dan tajam ke bawah, atau ketika kesempatan hidup terkonsentrasi pada segelintir elit, rasa keadilan kolektif akan cedera. Keberadaban suatu bangsa diuji dari bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana kelompok yang kuat memperlakukan yang lemah, serta bagaimana minoritas dan mereka yang berbeda dilindungi. Tanpa keadilan, adab publik runtuh menjadi sinisme sosial dan sikap saling curiga.

Oleh karena itu, Pancasila harus dikembalikan dari abstraksi dogmatis menjadi prinsip praktis atau cara hidup (way of life): (1) Ketuhanan melahirkan moralitas publik yang luhur dan toleransi yang inklusif; (2) Kemanusiaan menjamin penghormatan absolut terhadap martabat setiap warga negara tanpa terkecuali; (3) Persatuan memastikan perbedaan pandangan dan identitas tidak berubah menjadi permusuhan destruktif. (4) Permusyawaratan membuka ruang dialog yang artikulatif, mau mendengar, dan menghargai kebebasan berpendapat; dan, (5) Keadilan Sosial memastikan buah kemajuan ekonomi nasional dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Sintesis Kebangsaan: Modern, Religius, dan Berakar

Kita harus mengikis dikotomi sempit yang mempertentangkan modernitas dengan kearifan lokal, atau agama dengan kebudayaan nasional. Indonesia tidak boleh terjebak dalam xenofobia anti-Barat maupun romantisme masa lalu yang pasif. 

Visi kebangsaan yang matang membutuhkan kemampuan untuk menyerap ilmu pengetahuan, teknologi terdepan, rasionalitas, dan data global tanpa sedikit pun kehilangan akar kebudayaan Nusantara.

Agama dalam konteks Indonesia harus menjadi benteng moralitas dan inspirasi spiritual yang memperkuat rasa kemanusiaan dan persatuan, bukan instrumen sektarian yang memecah belah. 

Formula pembangunan kita mutlak: modern tanpa kehilangan akar, religius tanpa kehilangan toleransi, dan terbuka terhadap dunia tanpa kehilangan keindonesiaan.

Membangun Karakter Peradaban Indonesia

Di titik inilah Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) menempatkan agenda Pembangunan Manusia sebagai episentrum perjuangan politik. Pembangunan modal manusia (human capital development) tidak boleh dipangkas sekadar menjadi pencetakan tenaga kerja yang produktif secara mekanis untuk industri. Indonesia membutuhkan strategi pembangunan manusia yang utuh dan berkarakter peradaban.

Kita membutuhkan kualifikasi manusia Indonesia yang: (1) Cerdas sekaligus Berkarakter: Memiliki ketajaman intelektual yang dituntun oleh kompas moral yang kokoh; (2) Kompeten sekaligus Berintegritas: Menguasai keahlian teknis tingkat tinggi tanpa mengorbankan kejujuran profesional; (3) Religius sekaligus Toleran: Memegang teguh keyakinan iman seraya menghormati kebebasan dan keberagaman sesama. (4) Kompetitif sekaligus Bergotong Royong: Mampu bersaing di ranah global tanpa kehilangan jiwa solidaritas sosial; dan, (5) Modern sekaligus Beridentitas Kebangsaan: Mampu menguasai teknologi masa depan tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur keindonesiaan.

Menatap Indonesia Emas 2045

Menjelang satu abad kemerdekaan, kita tidak perlu kembali secara kaku ke masa lalu. Yang kita perlukan adalah keberanian membawa nilai-nilai terbaik Indonesia untuk menjawab tantangan masa depan. Pembangunan ekonomi, penguatan pertahanan, pemanfaatan teknologi, dan reformasi pendidikan harus berderap seirama dengan pembentukan peradaban bangsa.
Indonesia Emas 2045 tidak boleh hanya melahirkan negara yang lebih kaya dan lebih maju secara fisik. Ia harus melahirkan manusia Indonesia yang lebih bermartabat serta masyarakat yang semakin adil dan beradab. 

Sebab, pada akhirnya, kekuatan hakiki sebuah bangsa tidak hanya ditentukan oleh apa yang berhasil dibangunnya, tetapi oleh manusia seperti apa yang berhasil dibentuknya.