6 hours ago
1
Sydney Opera House dihiasi dengan lilin pada 21 Desember 2025, bagian dari hari refleksi nasional untuk menghormati para korban serangan teroris di Pantai Bondi.(George Chan/AFP/Getty Images)
PEMERINTAH Negara Bagian New South Wales (NSW), Australia, akan memulai program pembelian kembali atau buyback senjata api pada November 2026. Program tersebut diperkirakan menarik hingga 274.000 senjata api dari peredaran sebagai bagian dari respons terhadap serangkaian penembakan di Sydney.
Perdana Menteri Australia, Anthony Albanese, dan Premier NSW, Chris Minns, mengumumkan program tersebut pada Minggu (16/8). Skema ini dijadwalkan mulai berlaku pada 2 November.
Pemilik senjata yang melanggar batas kepemilikan dapat menyerahkan senjatanya dan memperoleh kompensasi hingga A$1.000 (sekitar Rp12,5 juta) per senjata. Pada awal 2027, batas kompensasi akan dinaikkan hingga A$10.000 (sekitar Rp125 juta) untuk senjata dengan nilai pasar lebih dari 3.000 dolar Australia.
Albanese mengatakan program tersebut diperlukan karena jumlah senjata api di Australia kini lebih banyak dibandingkan ketika pemerintah melakukan program buyback setelah tragedi Port Arthur pada 1996.
“Warga Australia sudah sepatutnya bangga dengan undang-undang senjata api kita, tetapi faktanya saat ini ada lebih banyak senjata di Australia dibandingkan ketika kita menangani program pembelian kembali senjata Port Arthur,” kata Albanese dalam pernyataan yang disiarkan televisi.
Program buyback terbaru diperkirakan menjadi yang terbesar di Australia sejak program serupa digelar setelah pembantaian Port Arthur, Tasmania, pada 1996. Dalam tragedi tersebut, seorang pria bersenjata menewaskan 35 orang.
Penembakan di Sydney
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari respons nasional terhadap penembakan pada 14 Desember dalam perayaan Hanukkah di Pantai Bondi, Sydney. Serangan itu menewaskan 15 orang.
Pemerintah federal Australia sebelumnya memberlakukan aturan baru pada Januari, termasuk program buyback, pemeriksaan lebih ketat bagi pemegang lisensi senjata api, serta langkah penindakan terhadap kebencian.
Pemerintah Australia menyebut terdapat sekitar 4,1 juta senjata api di negara tersebut pada tahun lalu. Lebih dari 1,1 juta di antaranya berada di NSW, negara bagian dengan jumlah penduduk terbesar di Australia.
Melalui reformasi yang dipicu serangan Pantai Bondi, NSW kini membatasi kepemilikan individu hingga empat senjata api.
Polisi menyatakan serangan tersebut dilakukan oleh ayah dan anak yang diduga terinspirasi kelompok militan ISIS. Salah satu tersangka, Naveed Akram, 24 tahun, masih menghadapi sejumlah dakwaan, termasuk 15 dakwaan pembunuhan, dan belum mengajukan pembelaan.
Tantangan dan Pemilu
Program buyback tersebut mendapat penolakan dari One Nation. Partai politik Australia berhaluan kanan hingga kanan jauh yang dipimpin pendirinya, Pauline Hanson, ini berencana mencabut aturan tersebut jika memenangi pemilihan negara bagian tahun depan.
Kepala pemerintahan NSW, Chris Minns, dari Partai Buruh, mengatakan kebijakan pengendalian senjata api akan menjadi salah satu isu penting dalam pemilu NSW dan pihaknya tidak akan mundur dari kebijakan tersebut.
“One Nation mengatakan mereka akan membatalkan semua ini ... seluruh undang-undang ini ... jadi isu ini akan masuk dalam surat suara, suka atau tidak,” kata Minns.
“Ini terlalu penting bagi NSW.”
“Kami siap bertarung dalam pemilu terkait hal ini, meskipun kami tidak menginginkannya. Kami tidak akan mengubah posisi kami dan pemilih perlu mengetahui hal itu ketika mereka memberikan suara.”
Ketika ditanya mengenai biaya program bagi pembayar pajak, Minns mengatakan nilainya dapat mencapai ratusan juta dolar.
Program tersebut akan menjadi bagian dari penerapan tahap pertama reformasi hukum pascapenembakan Pantai Bondi. Pemerintah berharap pembatasan kepemilikan dan penarikan senjata api dapat mengurangi jumlah senjata yang beredar di masyarakat. (ABC/ST/B-3)
