BP Tapera Jajaki Rencana Kerja Sama KPR Subsidi dengan Ormas

BADAN Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera sedang menjajaki kemungkinan perluasan akses program kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi hingga ke organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

Rencana itu diungkap setelah penandatanganan kerja sama antara BP Tapera dengan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk. untuk kemudahan akses KPR sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) bagi pengemudi ojek online (ojol).

KPR Sejahtera FLPP adalah program subsidi yang bertujuan membantu Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk memiliki hunian pertama. “Kami juga sedang lakukan pembicaraan dengan organisasi masyarakat keagamaan, Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama). Kami ingin bahwa program ini juga available buat mereka,” ucap Deputi Komisioner bidang Pemanfaatan Dana Tapera, Sid Herdi Kusuma, di Jakarta, Jumat, 3 Juli 2026.

Menurut Sid, BP Tapera berharap pembicaraan itu juga dapat menghasilkan komitmen yang dapat dituangkan dalam penandatanganan Perjanjian Kerja Sama. ”Nanti diharapkan program sosialisasi dan juga prioritas, analisa perbankannya, akan jauh lebih mudah buat para anggota ormas tersebut."

Sebelumnya, BP Tapera dan Gojek menandatangani PKS akses KPR subsidi bagi driver ojol dengan skema tanpa uang muka atau down payment (DP). Langkah ini merupakan bagian dari bantuan pemerintah untuk pekerja sektor informal yang selama ini menghadapi berbagai tantangan dalam mengakses pembiayaan perumahan.

Pemerintah telah menyiapkan kuota dana FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah pada 2026. Dari total kuota itu, BP Tapera meminta 15 persen disalurkan untuk pekerja informal dan sudah disepakati oleh para bank penyalur.

Untuk sektor informal, BP Tapera juga menyasar pekerja logistik selain pengemudi Gojek. “Lagi komunikasi, dengan JNE dan perusahaan sektor logistik lain,” ucapnya.

Sampai 2 Juli 2026, BP Tapera telah merealisasikan penyaluran FLPP sebanyak 93.339 unit rumah dengan nilai pembiayaan mencapai Rp 11,60 triliun. Dari jumlah tersebut, penerima manfaat terbesar atau sekitar 65,49 persen berasal dari kelompok pekerja swasta sebanyak 61.126 unit. Diikuti oleh kelompok wiraswasta sebanyak 15.890 unit atau 17,02 persen dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 7.643 unit yakni 8,19 persen, serta TNI/Polri 1.394 unit dengan porsi 1,49 persen dari total penyaluran.