INFO TEMPO - Pemerataan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau banyaknya proyek fisik. Di tingkat daerah, pemerataan juga lahir dari kemampuan pemerintah menghadirkan solusi yang menjawab kebutuhan masyarakat.
“Bagi Pemerintah Kota Banda Aceh, inovasi menjadi cara untuk mempercepat pelayanan, memperkuat tata kelola, sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan seluruh warga,” kata Wali Kota Banda Aceh Illiza Sa'aduddin Djamal.
Memasuki usia ke-81 kemerdekaan Indonesia, Illiza melanjutkan, Pemerintah Kota Banda Aceh terus menempatkan inovasi sebagai penggerak pembangunan daerah. Inovasi dimaknai bukan sekadar pemanfaatan teknologi, melainkan juga instrumen untuk mendorong pelayanan publik yang lebih cepat, birokrasi yang lebih sederhana, serta pembangunan yang semakin inklusif.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui sejumlah program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Di bidang kesehatan, Puskesmas Keliling mendekatkan pelayanan kesehatan sehingga pemeriksaan rutin dan deteksi dini penyakit menjadi lebih mudah dijangkau. Di bidang pelayanan publik, aplikasi Sarana Aduan Layanan Elektronik untuk Masyarakat (Saleum) menjadi kanal pengaduan terpadu berbasis WhatsApp yang memungkinkan warga menyampaikan berbagai persoalan, seperti masalah infrastruktur, layanan air bersih, dan pelanggaran syariat Islam, secara lebih cepat.
Sementara itu, penguatan ekonomi lokal dilakukan melalui aplikasi Usaha Teman yang telah menghubungkan lebih dari 34 ribu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Banda Aceh. Platform ini mempertemukan pelaku usaha dengan masyarakat sehingga membuka peluang pasar sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi daerah.
Transformasi pelayanan juga diperkuat melalui Command Center (CCROOM) sebagai pusat kendali kota yang mengintegrasikan berbagai layanan publik. Dari satu ruang kendali, pemerintah dapat memantau kamera pengawas (CCTV), mengelola jaringan Internet publik, menerima pengaduan masyarakat secara real time, hingga mengoperasikan sistem peringatan dini. Integrasi ini membuat pelayanan menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan sekaligus memudahkan masyarakat memperoleh informasi resmi.
“Keberhasilan inovasi tidak diukur dari banyaknya aplikasi yang dibangun, melainkan dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Illiza. “Karena itu, setiap inovasi berangkat dari kebutuhan warga, dikaji secara teknis, lalu disempurnakan melalui kolaborasi dengan berbagai kelompok masyarakat.”
Kolaborasi juga menjadi fondasi pembangunan melalui visi "Banda Aceh Kota Kolaborasi". Pemerintah menggandeng perguruan tinggi, komunitas, dunia usaha, dan generasi muda dalam melahirkan berbagai inovasi. Kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala dalam pengembangan program Banda Aceh Kota Parfum serta pelibatan komunitas UMKM dan anak muda dalam pengembangan Usaha Teman menjadi contoh nyata pendekatan tersebut.
Investasi terhadap generasi muda dipandang sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045. Hingga 2030, pemerintah menargetkan lahirnya 100 startup digital, peningkatan rasio wirausaha muda menjadi 8,5 persen, serta meningkatnya partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan.
Di bidang ekonomi, Banda Aceh menargetkan pendapatan per kapita meningkat dari sekitar Rp 104 juta menjadi Rp 219-258 juta pada 2045, disertai penurunan tingkat pengangguran dari 7,3 persen menjadi 5,03 persen pada 2030 melalui penguatan UMKM, transformasi digital, dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. (*)
