5 hours ago
2
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat, NTT.(MI/Marianus Marselus)
PEMERINTAH memperkuat transformasi sektor perikanan melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih yang terintegrasi dengan Koperasi Nelayan Merah Putih. Program ini menjadi bagian dari strategi besar mewujudkan swasembada pangan nasional, sekaligus mengakhiri persoalan klasik yang selama puluhan tahun membelenggu nelayan, yakni lemahnya posisi tawar dalam menjual hasil tangkapan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Warloka Pesisir, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kamis (30/7) petang.
Menurut Zulkifli Hasan, swasembada pangan bukan sekadar target produksi, tetapi menyangkut kedaulatan dan kehormatan bangsa. Ketergantungan terhadap impor hanya akan menguntungkan petani dan nelayan negara lain, sementara produsen pangan dalam negeri tidak memperoleh manfaat yang maksimal.
"Kalau kita impor terus, yang senang petani negara lain. Kalau kita impor garam, impor ikan, impor macam-macam, yang diuntungkan juga orang lain. Oleh karena itu, kebijakan Presiden yang pertama, kita harus swasembada dulu, apakah karbohidrat maupun protein," katanya.
Dalam konteks penyediaan protein, pemerintah menilai sektor perikanan memiliki peran strategis. Namun, kesejahteraan nelayan masih tertinggal dibandingkan subsektor pertanian lainnya. Nilai Tukar Nelayan (NTN) saat ini berada di kisaran 103, sedangkan Nilai Tukar Petani (NTP) padi telah mencapai sekitar 127. Pemerintah menargetkan NTN meningkat menjadi 120 pada 2027 melalui penguatan ekosistem ekonomi pesisir.
Menurut Zulkifli Hasan, rendahnya kesejahteraan nelayan bukan disebabkan rendahnya produktivitas. Sebaliknya, nelayan Indonesia dikenal sebagai pekerja keras yang mampu menghasilkan tangkapan melimpah. Persoalan muncul ketika hasil tangkapan tiba di darat. Karena ikan merupakan komoditas yang mudah rusak, nelayan berada dalam posisi yang lemah saat berhadapan dengan pembeli maupun tengkulak.
"Nelayan kita rajin-rajin. Tapi begitu dapat ikan, saat dijual di darat ditawar murah. Kalau tidak dijual, ikannya busuk. Akhirnya terpaksa dijual karena tidak punya daya tawar," ujarnya.
Ia mencontohkan kondisi yang ditemuinya di Kupang, ketika satu ember ikan dijual hanya sekitar Rp20 ribu meski berisi tiga hingga empat kilogram ikan. Kondisi tersebut menunjukkan nelayan sering kali tidak memiliki pilihan selain menerima harga rendah agar hasil tangkapannya tidak terbuang.
Karena itu, pemerintah membangun Kampung Nelayan Merah Putih sebagai solusi menyeluruh, bukan sekadar membangun permukiman nelayan. Kawasan tersebut dilengkapi balai lelang ikan, pabrik es berbahan air laut, ruang pendingin (chilling room), serta cold storage yang memungkinkan hasil tangkapan disimpan dalam jangka waktu lebih lama tanpa kehilangan kualitas.
Melalui fasilitas tersebut, nelayan tidak lagi dipaksa menjual ikan pada hari yang sama ketika harga sedang rendah. Hasil tangkapan dapat disimpan hingga harga pasar membaik atau disalurkan melalui koperasi yang berfungsi sebagai penyerap hasil produksi masyarakat.
"Kalau ikannya ditawar murah, nelayan tidak usah jual. Bisa disimpan di cold storage. Besok atau lusa baru dipasarkan lagi. Kalau perlu koperasi yang membeli hasil tangkapan nelayan," kata Zulkifli Hasan.
PUSAT AKTIVITAS EKONOMI
Selain menyediakan infrastruktur rantai dingin (cold chain), pemerintah juga menempatkan Koperasi Nelayan Merah Putih sebagai pusat aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Koperasi diharapkan tidak hanya membeli hasil tangkapan, tetapi juga membuka akses terhadap pembiayaan, logistik, penyediaan sarana produksi, hingga pemasaran sehingga nilai tambah hasil perikanan lebih banyak dinikmati nelayan.
Model tersebut diyakini mampu memutus ketergantungan nelayan terhadap tengkulak yang selama ini menguasai rantai distribusi. Dengan sistem pelelangan yang lebih terbuka dan dukungan fasilitas penyimpanan, pembentukan harga diharapkan menjadi lebih adil serta mencerminkan kualitas hasil tangkapan.
Pemerintah juga menilai penguatan ekonomi pesisir menjadi fondasi penting dalam membangun ketahanan pangan nasional. Jika selama ini swasembada lebih banyak dikaitkan dengan beras, pemerintah kini memperluas pendekatan tersebut dengan menjadikan sektor perikanan sebagai penopang utama pemenuhan kebutuhan protein masyarakat.
Melalui pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah berharap kesejahteraan nelayan meningkat, Nilai Tukar Nelayan terus membaik, dan aktivitas ekonomi di kawasan pesisir tumbuh lebih kuat. Di saat yang sama, ketersediaan ikan berkualitas tetap terjaga, distribusi hasil perikanan menjadi lebih efisien, dan Indonesia semakin kokoh menuju swasembada pangan yang bertumpu pada kekuatan produksi dalam negeri.(E-2)
