KDM Berencana Gabungkan OPD Pemprov Jabar, Ini Tujuannya

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi.(dok.diskominfo Pemprov Jabar)

GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi merencanakan penggabungan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat guna menghemat anggaran, utamanya yang rutin seperti belanja kantor, biaya perjalanan dinas, hingga Alat Tulis Kantor (ATK).

Langkah efisiensi struktur organisasi Pemprov Jabar ini ditargetkan mulai berlaku efektif pada tahun anggaran mendatang, yang hasil penghematannya akan dialihkan langsung untuk membiayai program pembangunan publik.

"Ya efisiensi. Agar strukturnya sedikit tapi fungsinya banyak. Nanti kalau disatukan, maka alokasi-alokasi pembiayaan Provinsi Jawa Barat akan lebih besar untuk kepentingan pembangunan, terutama layanan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur," kata Dedi Mulyadi di Gedung DPRD Jawa Barat di Bandung, Jumat (11/9).

Restrukturisasi ini, kata Dedi, akan mengarah pada penyederhanaan birokrasi yang memangkas beban operasional lembaga, tanpa mengurangi fungsi pelayanan kepada masyarakat.

Dedi memaparkan pemetaan sejumlah OPD yang berpotensi digabungkan maupun disesuaikan kinerjanya yakni:

- Bappeda: Digabungkan dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

- Dinas Lingkungan Hidup (DLH): Ditambahkan unsur Tata Ruang.

- Dinas Koperasi: Digabungkan dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

- DP3AKB: Digabungkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

- Dinas Sumber Daya Air (SDA): Digabungkan dengan Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (DBMPR).

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud): Digabungkan dengan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora).

"Ya, nanti berarti berlakunya anggaran tahun depan," tutur Dedj terkait kepastian implementasi kebijakan penyederhanaan dinas tersebut. (Ant/P-3)