Kolaborasi KKP Perkuat Pengelolaan Laut untuk Dukung Ekonomi Biru

INFO TEMPO – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan (DJPK) terus memperkuat pengelolaan laut dan pesisir untuk mendukung implementasi ekonomi biru.

Melalui kerja sama strategis dengan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia, KKP mendorong kolaborasi untuk mendukung perencanaan pembangunan bidang kelautan yang lebih terukur, meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber dayanya, serta memperkuat implementasi ekonomi biru di tingkat nasional dan daerah.

Penguatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan dua Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dilakukan dalam rangkaian kegiatan Pengenalan dan Lokakarya Teknis Platform Ocean Calculator di Jakarta, Rabu, 25 Juni 2026. Kerja sama ini menjadi fondasi penting dalam pengembangan data, informasi, kapasitas sumber daya manusia, serta kebijakan pengelolaan kelautan yang terintegrasi dan berbasis ilmu pengetahuan.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan, Koswara, menegaskan bahwa pengelolaan laut yang efektif memerlukan dukungan data yang akurat, terbuka, dan dapat dimanfaatkan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan.

“Pengelolaan laut yang efektif harus didukung data yang akurat dan dapat digunakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan. Melalui sinergi dengan Kemendagri dan WRI Indonesia ini, kami ingin memastikan bahwa perencanaan pembangunan, pengelolaan ekosistem pesisir, hingga pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara terukur sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara berkelanjutan,” ujarnya.

Koswara menambahkan, pengembangan Neraca Sumber Daya Laut atau ocean accounting dan pemanfaatan platform Ocean Calculator akan memperkuat kemampuan pemerintah dalam memetakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis sumber daya laut. Informasi tersebut menjadi landasan penting dalam menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berdampak jangka panjang bagi masyarakat maupun lingkungan.

Mewakili Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Suprayitno menegaskan bahwa pengelolaan kelautan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan daerah, mengingat sebagian besar wilayah Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan sumber daya pesisir dan laut sebagai penggerak ekonomi masyarakat.

“Penandatanganan kerja sama ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan potensi kelautan dapat dikelola secara optimal untuk mendukung kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Country Director WRI Indonesia, Nirarta Samadhi, menyampaikan bahwa penguatan tata kelola laut membutuhkan kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai tantangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut di masa depan. 

“Melalui kemitraan ini, kami ingin mendukung pemerintah dalam menghadirkan informasi yang lebih komprehensif mengenai kondisi dan nilai sumber daya laut Indonesia. Dengan demikian, proses perencanaan, investasi, dan pengelolaan wilayah pesisir dapat dilakukan secara lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Penandatanganan kedua PKS ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat implementasi program prioritas Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, termasuk pengelolaan ekosistem karbon biru, pengembangan ocean accounting, pengurangan sampah laut, serta peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mendukung ekonomi biru Indonesia.

Langkah kolaboratif ini sejalan dengan kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, yang menjadikan ekonomi biru sebagai arah pembangunan sektor kelautan dan perikanan nasional.

Melalui pengelolaan laut yang berbasis data, ilmu pengetahuan, dan kolaborasi lintas sektor, KKP terus mendorong pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan agar mampu menjaga kesehatan ekosistem sekaligus menciptakan nilai tambah ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. (*)