MK Bacakan Putusan Gugatan Anggaran Program MBG Hari Ini

Jajaran Hakim Konstitusi yang diketuai Suhartoyo (tengah) memimpin sidang di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta.(MI/Usman Iskandar)

MAHKAMAH Konstitusi (MK) dijadwalkan membacakan putusan atas gugatan uji materiil Undang-Undang APBN 2026 yang menyoal pengalokasian anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke dalam pos anggaran pendidikan, Kamis (30/7). Perkara tersebut menjadi bagian dari 20 permohonan pengujian undang-undang yang diputus MK hari ini.

Dikutip dari laman resmi MK, sidang pengucapan putusan maupun ketetapan untuk seluruh perkara tersebut digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, mulai pukul 13.30 WIB.

Khusus untuk pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, terdapat tiga permohonan yang berfokus pada alokasi anggaran MBG, yakni perkara nomor 55/PUU-XXIV/2026, 52/PUU-XXIV/2026, dan 40/PUU-XXIV/2026.

Permohonan nomor 55/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh Reza Sudrajat, seorang guru honorer di salah satu SMP negeri di Karawang, Jawa Barat. Dalam persidangan pendahuluan pada 12 Februari 2026, pemohon menyoroti kebijakan pemerintah yang memasukkan anggaran program MBG ke dalam pos anggaran pendidikan.

Sementara itu, permohonan nomor 40/PUU-XXIV/2026 dilayangkan oleh Sa’ed, seorang mahasiswa yang menilai alokasi dana pendidikan untuk MBG berdampak pada keterbatasan fasilitas kampus. Adapun permohonan nomor 52/PUU-XXIV/2026 diajukan oleh dosen bernama Felix Rega, yang menyoal belum terpenuhinya hak kesejahteraan pendidik di tengah pengalihan anggaran pendidikan ke program MBG.

Lantaran memiliki kesamaan pokok persoalan dan isu pengujian norma, majelis hakim MK telah mengabungkan persidangan ketiga perkara tersebut sejak 11 Maret 2026.

Rincian 20 Perkara yang Diputus MK Hari Ini

Selain perkara anggaran MBG, Mahkamah Konstitusi juga bakal membacakan putusan dan ketetapan untuk 17 permohonan uji materiil maupun uji formil undang-undang lainnya. Berikut rincian selengkapnya:

1. Nomor 55/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026 (Anggaran MBG).
2. Nomor 52/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026 (Anggaran MBG).
3. Nomor 40/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 17 Tahun 2025 tentang APBN TA 2026 (Anggaran MBG).
4. Nomor 257/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
5. Nomor 256/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 5 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga UU Polri.
6. Nomor 244/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE.
7. Nomor 241/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
8. Nomor 246/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.
9. Nomor 254/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.
10. Nomor 247/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
11. Nomor 245/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
12. Nomor 233/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
13. Nomor 228/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
14. Nomor 227/PUU-XXIV/2026: Uji formil UU Polri tentang Perubahan Ketiga UU No. 2 Tahun 2002.
15. Nomor 223/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.
16. Nomor 225/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
17. Nomor 224/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.
18. Nomor 221/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
19. Nomor 260/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 11 Tahun 2008 juncto UU No. 1 Tahun 2024 tentang ITE.
20. Nomor 261/PUU-XXIV/2026: Uji materiil UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

(Ant/P-4)