Muhaimin Iskandar Ingin RI Tak Tergantung Terigu Impor

MENTERI Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, berharap Indonesia mulai melepaskan ketergantungan terhadap pangan impor, terutama terigu. Menurutnya, politik pangan nasional harus diubah agar lebih berpihak pada pengembangan pangan lokal dan inovasi berbasis riset.

"Pangan impor, terutama ketergantungan pada terigu impor, harus kita ubah. Kita harus bisa membuat sendiri dengan cara yang lebih modern," kata pria yang karib disapa Cak Imin itu saat menghadiri Seminar Nasional Agrotech's Fair di Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo, Kamis, 2 Juli 2026.

Ia menyebut tiga langkah untuk mewujudkan kemandirian pangan. Pertama, mengubah politik pangan nasional agar tidak lagi bergantung pada impor. Kedua, mengarahkan politik anggaran agar berpihak pada lahirnya inovator pangan berbasis lokal. Ketiga, membangun kolaborasi antara perguruan tinggi, praktisi, pelaku usaha, dan pemerintah.

Dalam kesempatan itu, Cak Imin terkesan dengan inovasi mahasiswa UNS yang mengembangkan tepung berbahan singkong. Menurut dia, berbagai inovasi pangan lokal harus didorong hingga masuk ke tahap produksi massal.

"Saya siap mencarikan investor, berapa pun, asalkan bisa segera diproduksi secara massal," ujarnya.

Menurut dia, tantangan terbesar dari hasil riset dan inovasi kampus bukan lagi pada penemuan teknologi, melainkan kemampuan membawa produk tersebut ke skala industri.

Ia menilai perubahan geopolitik dan ekonomi global membuat Indonesia harus segera membangun kemandirian ekonomi, terutama di sektor pangan. Pemerintah, kata dia, mulai menggeser orientasi pembangunan dari ketergantungan global menuju kemandirian nasional.

Cak Imin mencontohkan sektor perberasan yang dinilai menunjukkan hasil positif. Pemerintah, kata dia, berhasil menekan biaya impor beras hingga Rp 41 triliun dan cadangan beras pemerintah telah mencapai 5 juta ton.

"Ini yang terbesar sepanjang sejarah pemerintahan dalam satu setengah tahun terakhir," katanya.

Menurut dia, sektor pertanian dan pangan memiliki potensi ekonomi besar yang belum sepenuhnya disadari generasi muda. Selama ini, banyak anak muda menganggap peluang ekonomi hanya ada di perkotaan dan sektor finansial.

"Padahal sektor pertanian dan pangan adalah bisnis yang sangat menguntungkan," ujarnya.

Ia juga mengajak perguruan tinggi menjadikan riset sebagai ujung tombak politik ekonomi dan politik pangan nasional. Menurut dia, kebijakan pemerintah harus didasarkan pada ilmu pengetahuan agar implementasinya tidak melenceng dari tujuan.

"Kemandirian pangan harus berpangkal pada ilmu pengetahuan dan riset. Karena itu saya berharap perguruan tinggi terus melakukan penelitian dan memberi tahu mana yang harus didorong untuk menjadi sumber kemandirian pangan," kata Cak Imin.

Ia berharap UNS dapat menjadi salah satu pusat kebangkitan pertanian dan pangan nasional, sekaligus melahirkan generasi muda yang melihat sektor pertanian sebagai peluang bisnis dan sumber pertumbuhan ekonomi baru.

"Politik pangan berubah, politik anggaran berubah, maka ruang itu harus kita sambut dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kemandirian ekonomi, khususnya kemandirian pangan," ujar dia.