Palestina Tolak Upaya Pelemahan Mandat UNRWA

OTORITAS Palestina pada Rabu, 2 Juli 2026, menolak upaya untuk melemahkan mandat badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA. Ramallah menegaskan bahwa UNRWA merupakan satu-satunya jalur bantuan penting bagi rakyat Palestina.

Menurut laporan Anadolu, Dewan Perdamaian yang diinisiasi oleh Amerika Serikat (BOP) untuk mengambil alih proses rekonstruksi Jalur Gaza menyatakan bahwa "UNRWA tidak memiliki tempat di Gaza yang baru.”

“Kita sedang membuka lembaran baru dari kompleksitas ketergantungan bantuan dan konflik yang berkepanjangan. Rakyat Gaza pantas mendapatkan yang lebih baik,” tulis Presiden AS Donald Trump di sosial media X.

Melalui pernyataan terpisah, Kementerian Luar Negeri Palestina mengatakan UNRWA memainkan peran penting dalam menyediakan pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan bantuan lainnya di seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Kementerian tersebut pun  menegaskan bahwa pendirian UNRWA di bawah mandat PBB sesuai dan beroperasi sesuai dengan hukum internasional. 

Keterangan resmi itu juga menuturkan kerja UNRWA disambut baik oleh Otoritas Palestina dan menyerukan kelanjutan operasinya dan mencerminkan sebagai badan kemanusiaan yang tak tergantikan serta “pilar utama stabilitas.”

Lembaga diplomatik tersebut menolak upaya untuk melemahkan mandat UNRWA tanpa mengatasi akar penyebab masalah pengungsi Palestina dan menekankan bahwa bantuan kemanusiaan tidak dapat menggantikan “hak-hak yang tidak dapat dicabut” dari rakyat Palestina, termasuk hak-hak pengungsi berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB nomor 194. 

Pernyataan tersebut juga menolak terminologi yang berupaya memecah belah geografi dan identitas Palestina serta menegaskan kembali bahwa Jalur Gaza adalah “bagian integral dari negara Palestina yang diduduki.” 

Lebih lanjut, bahwa warga Palestina adalah “satu bangsa” di seluruh Jalur Gaza, Tepi Barat, termasuk Yerusalem Timur, dan diaspora. Kemlu Palestina menyerukan kepada semua negara, lembaga, dan organisasi internasional untuk menghormati mandat, hak istimewa, dan kekebalan UNRWA berdasarkan hukum internasional. 

Kementerian itu juga menyerukan untuk memastikan pelindungan institusi tersebut, termasuk personel, dan fasilitas hingga tercapainya solusi yang adil dan langgeng perihal masalah pengungsi Palestina sesuai dengan hukum internasional  dan resolusi PBB yang relevan.

BOP didirikan pada bulan Januari 2026 atas perintah Trump sebagai bagian dari upaya untuk mencapai konsensus perdamaian di Gaza. Pertemuan pertama BOP diselenggarakan pada 19 Februari lalu di Washington di bawah kepemimpinan Trump. Inisiatif itu merupakan bagian dari fase kedua rencana 20 poin Trump untuk mengakhiri perang di gaza atas dukungan Resolusi Dewan Keamanan PBB dari November lalu. 

Dengan dukungan AS, Israel melancarkan perang genosida di Gaza pada Oktober 2023, menurut keterangan otoritas kesehatan Palestina, sedikitnya telah menewaskan lebih dari 73.000 warga Palestina dan melukai lebih dari 173.000 orang, sebagian besar di antaranya  perempuan dan anak-anak.