Potensi Tumpang Tindih Satgas Dosen-Peneliti dengan BRIN

KETUA Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengingatkan satuan tugas (satgas) yang digagas Presiden Prabowo Subianto beranggotakan dosen hingga peneliti berpotensi menimbulkan tumpang tindih dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Politikus Partai Golkar itu menegaskan satgas seharusnya bersifat melengkapi, bukan menggantikan fungsi lembaga yang telah ada. Menurut dia, persoalan yang dihadapi ekosistem riset nasional selama ini sejatinya bukan soal kekurangan lembaga. "Persoalan kita sering kali bukan kekurangan lembaga, melainkan koordinasi dan implementasi," kata Hetifah kepada Tempo, Rabu, 1 Juli 2026.

Hetifah mengatakan, pada prinsipnya Komisi X mendukung langkah pemerintah memperkuat pengambilan kebijakan berbasis ilmu pengetahuan. Pelibatan akademisi dinilai penting karena pembangunan nasional membutuhkan landasan ilmiah yang kuat.

Namun, ia menekankan pembentukan satgas tidak boleh sekadar menambah struktur birokrasi baru. Pengalaman selama ini, kata dia, menunjukkan tidak semua satgas berhasil mencapai tujuan.

Hetifah pun menuturkan bahwa efektivitas satgas sangat ditentukan oleh desain kelembagaan yang dibangun. Satgas harus memiliki tujuan yang jelas, masa kerja yang terbatas, indikator keberhasilan yang terukur, serta mekanisme tindak lanjut atas rekomendasinya. "Jangan sampai satgas hanya menjadi forum diskusi atau menambah struktur birokrasi tanpa menghasilkan dampak yang nyata," tutur dia. 

Selain itu, komposisi satgas yang akan dibentuk Presiden Prabowo Subianto ini juga diminta mencerminkan keberagaman disiplin ilmu, perguruan tinggi, dan wilayah, serta melibatkan peneliti muda agar menghasilkan perspektif yang lebih komprehensif.

Hetifah mengatakan hingga saat ini Komisi X belum menerima penjelasan resmi dari pemerintah mengenai tujuan, desain, maupun mekanisme pembentukan satgas tersebut. "Apabila satgas nantinya memiliki implikasi terhadap kebijakan, anggaran, maupun kelembagaan yang menjadi ruang lingkup Komisi X, kami berharap pemerintah dapat menyampaikan penjelasan secara terbuka kepada DPR sehingga fungsi pengawasan dapat berjalan dengan baik," katanya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto membentuk kelompok kerja atau satgas yang beranggotakan guru besar, dosen, dan peneliti. Permintaan itu disampaikan seusai pertemuan tertutup dengan para rektor dan dosen dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia.

"Bapak Presiden meminta kami membentuk kelompok, semacam satgas yang nantinya berisi insan-insan guru besar, dosen, peneliti dari perguruan tinggi maupun BRIN," kata Brian seusai penutupan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri di Jakarta, Ahad, 28 Juni 2026.

Brian mengatakan, satuan tugas tersebut akan membantu mempercepat pencapaian target kebijakan strategis pemerintah di berbagai kementerian. "Bapak Presiden berharap sumbangsih dari insan perguruan tinggi itu dapat mempercepat target-target kebijakan strategis Bapak Presiden," kata Brian.