6 hours ago
6
Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah.(Dok. LKPP)
PRESIDEN Prabowo Subianto berencana meningkatkan status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Langkah strategis ini bertujuan untuk mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa guna meningkatkan efisiensi belanja negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.
Rencana tersebut disampaikan Presiden dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (14/8). Prabowo menegaskan perlunya dukungan DPR RI untuk merealisasikan transformasi kelembagaan ini.
"Saya lapor di sini pemerintah akan mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah," ungkap Presiden Prabowo.
Menurut Presiden, selama ini terjadi inefisiensi karena kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sering membeli barang dengan spesifikasi serupa secara sendiri-sendiri. Hal ini menyebabkan harga beli yang bervariasi dan melemahkan daya tawar negara di hadapan penyedia barang.
Prabowo mengibaratkan praktik pengadaan saat ini seperti ribuan pembeli yang tidak saling berkomunikasi, padahal semuanya merupakan bagian dari Pemerintah Republik Indonesia. Ia menekankan pentingnya koordinasi terpusat agar penggunaan APBN lebih optimal.
Data LKPP mencatat bahwa konsolidasi pengadaan di tingkat pemerintah daerah telah membuahkan hasil nyata, dengan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025 dan meningkat menjadi 25,43% pada 2026. Presiden optimistis jika praktik ini diperluas secara disiplin, potensi penghematan bisa mencapai 30%.
Dengan total belanja pengadaan mencapai Rp1.200 triliun, efisiensi tersebut diproyeksikan mampu menyelamatkan anggaran negara hingga Rp360 triliun. Sebagai contoh, Prabowo memaparkan pengadaan layar pintar interaktif yang semula dibeli pemda seharga Rp150 juta per unit, kini bisa ditekan menjadi Rp26 juta per unit setelah dikonsolidasikan.
"Ini hampir 6 kali penghematan. Ini riil," tegas Prabowo, menutup penjelasannya mengenai urgensi transformasi LKPP menjadi badan baru tersebut. (Z-10)
