Pramono Anung: Beasiswa KJMU Diperluas untuk S2 dan S3

PEMERINTAH Provinsi Jakarta memperluas cakupan beasiswa penerima Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul atau KJMU. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan beasiswa itu kini tidak hanya berlaku untuk pendidikan sarjana (S1), tetapi juga diperluas hingga jenjang magister (S2) dan doktor (S3).

“Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul dulu kan hanya bisa untuk S1 saja.  Sekarang saya bilang ‘enggak, harus bisa sampai S3’,” kata Pramono dalam sesi wawancara dengan Tempo di Balai Kota, Jakarta, pada Kamis, 2 Juli 2026. 

Menurut Pramono, kebijakan tersebut merupakan upaya Pemerintah Jakarta memperkuat akses pendidikan tinggi bagi warga sekaligus memutus rantai ketidakberuntungan dalam keluarga melalui pendidikan.

Ia meyakini pendidikan menjadi instrumen paling efektif untuk memutus garis kemiskinan. Pramono pun mencontohkan pengalaman pribadinya sebagai bukti bahwa akses terhadap pendidikan mampu mengubah kondisi sosial seseorang.

Pramono bercerita, dirinya berasal dari keluarga guru dengan tujuh bersaudara. Dengan kondisi ekonomi saat itu, orang tuanya hampir mustahil bisa membiayai kuliah di perguruan tinggi. 

Namun berkat beasiswa, Pramono akhirnya bisa berkuliah di kampus terkemuka seperti Institute Teknologi Bandung. Dari kampus itu, Pramono lulus sebagai sarjana Teknik Pertambangan. “Karena itu saya berkeyakinan untuk memotong garis ketidakberuntungan dalam keluarga itu pendidikan,” tutur dia. 

Saat ini, kata Pramono, jumlah penerima KJMU mencapai 15.920 mahasiswa. Melalui perluasan cakupan program hingga jenjang S2 dan S3, pemerintah berharap semakin banyak warga Jakarta yang dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa terkendala biaya.

Di sisi lain, Pemerintah Jakarta juga tengah menyiapkan program beasiswa baru bernama bantuan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Jakarta, dengan jumlah anggaran Rp 100 miliar. Program tersebut ditargetkan mulai berjalan pada 2027 dengan mengirim sedikitnya 75 mahasiswa asal Jakarta untuk menempuh pendidikan di luar negeri.

Pramono menjelaskan, program ini akan dijalankan melalui kerja sama dengan LPDP pusat. Pengelolaan program tetap dilakukan oleh LPDP, sedangkan Pemerintah Provinsi Jakarta berwenang menentukan calon penerima beasiswa. “Manajerialnya tetap LPDP pusat, tetapi penempatan dan penentu penerima manfaatnya adalah Jakarta,” kata dia.