4 hours ago
3
Gedung PBB.(Antara)
MENTERI Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyatakan bahwa kunjungan Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres ke Damaskus menjadi simbol dimulainya babak baru hubungan Suriah dengan PBB. Dalam konferensi pers bersama Guterres di Damaskus, Sabtu (25/7) al-Shaibani menyambut kunjungan pertama Sekjen PBB ke Suriah dalam 17 tahun terakhir.
Menurutnya, kunjungan tersebut memiliki arti penting, tidak hanya secara diplomatik, tetapi juga sebagai penanda perubahan peran Suriah di kancah internasional. Ia mengatakan kunjungan itu memiliki makna mendalam di luar dimensi resminya dan merupakan deklarasi yang jelas tentang transisi Suriah ke peran sebagai mitra aktif di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Al-Shaibani menjelaskan bahwa pembicaraannya dengan Guterres berfokus pada penguatan kemitraan baru antara Suriah dan PBB, termasuk upaya pemulihan dan rekonstruksi pascakonflik melalui pendekatan yang dipimpin langsung oleh pemerintah Suriah.
Menurutnya, kedua pihak membahas penerapan strategi tunggal untuk proses pemulihan yang dipimpin Suriah. Selain membahas rekonstruksi, pertemuan tersebut juga menyinggung situasi keamanan di kawasan.
Al-Shaibani menegaskan bahwa Suriah memandang perdamaian yang berkelanjutan tidak akan terwujud selama masih terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan negaranya.
"Berlanjutnya operasi militer penjajah Israel dan pendudukan ilegal wilayah kami di luar garis tahun 1974 merupakan ancaman langsung terhadap keamanan kawasan dan menguras sumber daya nasional kami," katanya dilansir Anadolu, Kamis (25/7).
Ia menambahkan bahwa pembahasan dengan Guterres juga mencakup perluasan kerja sama internasional guna mendukung proses pembangunan kembali Suriah. Menurut al-Shaibani, sekitar 3,5 juta warga Suriah telah kembali ke tanah air mereka dalam salah satu gelombang repatriasi sukarela terbesar di dunia.
Ia menilai tahap berikutnya yang harus menjadi fokus pemerintah adalah mempercepat rekonstruksi nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, Suriah membutuhkan pencabutan berbagai pembatasan internasional serta terciptanya kerangka hukum yang dapat mengubah pendekatan dari bantuan darurat menuju pembangunan jangka panjang.
Sementara itu, Antonio Guterres dijadwalkan melanjutkan kunjungannya dengan meninjau markas Pasukan Pengamat Pemisahan PBB (UNDOF) yang bertugas di zona penyangga Dataran Tinggi Golan.
Misi UNDOF dibentuk Dewan Keamanan PBB melalui Resolusi 350 pada 1974 untuk mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Suriah dan Israel. Kunjungan tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan di Suriah selatan setelah Perdana Menteri Penjajah Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Perjanjian Penarikan Diri tahun 1974 telah runtuh menyusul berakhirnya pemerintahan Assad sebelumnya. (Fer/P-3)
