2 weeks ago
7
Special Envoy for Climate Change Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin.(dok. asean.org)
TIONGKOK mempertegas komitmennya memperluas kerja sama dengan Indonesia di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, hingga ekonomi sirkular. Komitmen tersebut disampaikan Special Envoy for Climate Change Republik Rakyat Tiongkok, Liu Zhenmin, saat melakukan kunjungan kehormatan kepada Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) Moh Jumhur Hidayat di Jakarta.
Pertemuan yang berlangsung Kamis (30/7) itu menjadi tindak lanjut dari Joint Statement on Deepening Comprehensive Strategic Cooperation Indonesia-Tiongkok sekaligus memperkuat Kemitraan Strategis Komprehensif kedua negara di bidang perubahan iklim, perlindungan lingkungan, transisi energi, dan pembangunan hijau.
Dalam pertemuan itu, Liu Zhenmin menyampaikan apresiasi atas kepemimpinan Indonesia dalam mendorong agenda pembangunan hijau. Ia juga menegaskan kesiapan Tiongkok untuk memperluas kerja sama konkret di berbagai sektor.
"Tiongkok siap memperluas kerja sama praktis di bidang perubahan iklim, energi bersih, teknologi hijau, sistem peringatan dini, ekonomi sirkular, serta perlindungan lingkungan," ujar Liu dalam sebuah keterangan yang disiarkan, Jumat (31/7).
Kedua negara juga menegaskan pentingnya memperkuat implementasi Paris Agreement dengan tetap berpegang pada prinsip Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities (CBDR-RC). Indonesia dan Tiongkok juga mendorong negara-negara maju memenuhi komitmen pendanaan, alih teknologi, dan peningkatan kapasitas bagi negara berkembang.
Menteri Lingkungan Hidup Moh Jumhur Hidayat mengatakan Indonesia mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yakni menjadikan perlindungan lingkungan sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Perlindungan lingkungan harus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia siap memperkuat kerja sama dengan Tiongkok untuk menghadirkan solusi nyata bagi aksi iklim dan pembangunan berkelanjutan," kata Jumhur.
Menurut Jumhur, Indonesia dan Tiongkok memiliki tanggung jawab bersama sebagai dua negara berkembang besar untuk menghadirkan solusi atas tantangan perubahan iklim global tanpa mengabaikan kebutuhan pembangunan nasional.
"Indonesia meyakini bahwa perlindungan lingkungan bukan merupakan beban pembangunan, melainkan fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Karena itu kami mengusung paradigma Growth through Environmental Protection, yaitu membangun kesejahteraan melalui perlindungan lingkungan hidup dengan memastikan manfaat ekonomi hijau dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Indonesia tengah mengembangkan pendekatan yang mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, dan kemakmuran (prosperity) sebagai tiga pilar aksi iklim nasional. Pendekatan tersebut akan diperkuat melalui pengembangan pasar karbon, kredit keanekaragaman hayati (biodiversity credit), mekanisme benefit sharing, serta penerapan prinsip keadilan iklim.
Selain itu, kedua negara membahas peluang kerja sama dalam pengembangan energi terbarukan, pasar karbon, pengelolaan sampah menjadi energi (waste-to-energy), perlindungan keanekaragaman hayati, hilirisasi mineral kritis, riset bersama, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Indonesia dan Tiongkok sepakat menindaklanjuti peluang tersebut melalui koordinasi teknis yang lebih intensif guna menghasilkan program yang memberikan manfaat nyata bagi kedua negara. (B-3)
