Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni Ihwal Penurunan TKD: Semua Kota Deg-degan

INFO TEMPO - Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni memberikan respons saat ditanya problematika apa yang dibawa untuk menjadi rekomendasi bersama dalam Rapat Kerja Nasional ke-18 Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Rakernas APEKSI) yang berlangsung di Kota Medan. Menurut dia, pembangunan berkelanjutan, pengelolaan sampah, serta tekanan fiskal menjadi isu yang relevan untuk diangkat.Menurut perempuan yang akrab disapa Bunda ini, hampir semua kota dari 98 kota anggota APEKSI menghadapi tantangan yang sama. Mulai dari penurunan Transfer ke Daerah (TKD) yang membuat program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sulit terlaksana. Contoh, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang sangat rendah karena merupakan kota baru, sehingga mengalami tekanan fiskal."Bontang dari Rp 3 triliun turun menjadi Rp 1,7 triliun," kata Neni di Ballroom Hotel Grand City Hall Medan, pada Rabu, 1 Juli 2026. "Sementara pemerintah tetap harus belanja pegawai. Belanja pegawai di Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah atau UU HKPD tidak boleh lebih dari 30 persen, namun hak kami, dana bagi hasil sebagai daerah pengelola 1 persen di HKPD diabaikan.""Jeritan hati ketika ingin membangun, kemudian tekanan fiskal ruangnya menjadi sempit karena penurunan TKD. Banyak program-program yang akhirnya kita tidak bisa laksanakan, itu hampir semua suaranya sama," ucapnya. "Alhamdulillah, kemarin sudah bertemu dengan Bapak Mendagri melalui Komisi III DPR, kami mendapatkan kelonggaran untuk belanja pegawai boleh lebih dari 30 persen."Kelonggaran tersebut akan dimasukkan ke dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027. UU APBN menyepakati target pendapatan negara mencapai 12,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) serta defisit anggaran dipatok pada kisaran 1,8 sampai 2,4 persen. Kebijakan ini difokuskan pada penguatan hilirisasi dan penciptaan 3,49 juta lapangan kerja baru.

"Karena kalau Undang-Undang HKPD harus dilaksanakan 1 Januari 2027, walaupun belanja birokrasi jadi lebih dari 30 persen. Semua kota deg-degan-nya sama ketika TKD diturunkan, tidak bisa menjalankan program," ucap Neni seraya tersenyum.

Setelah ada kelonggaran, Pemerintah Kota Bontang terus berkolaborasi dengan program-program yang ada di pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Bersinergi dan berinovasi seperti yang tertuang di dalam RPJMD untuk mempertahankan kesejahteraan pegawai dan masyarakat. Neni mencontohkan cara menyejahterakan masyarakat, yakni anak disabilitas mendapatkan bantuan Rp 300 ribu per bulan. Begitu juga dengan janda dan lansia yang tidak mampu, minimal bisa membeli beras. Gaji guru mengaji naik menjadi Rp 2 juta, begitu juga dengan guru swasta.

‎"Ini bukan honor. Ini bantuan dari Pemerintah Kota Bontang dengan mekanisme by name by address ke rekening masing-masing guru," ucap Neni. Dengan demikian, guru swasta dan guru mengaji mendapatkan Rp 2 juta sebulan, termasuk guru Sekolah Minggu, pendeta dan pastor. "Nah, ini belanja jadi lebih besar. Semula sudah dihitung cukup, sehingga tetap kami pertahankan. Yang kami kurangi adalah belanja-belanja barang dan jasa."

Mengenai program infrastruktur yang berpotensi terimbas lantaran turunnya TKD, Neni bersyukur pembangunan jaringan gas atau Jargas tetap berjalan dan gratis untuk 11.500 rumah tangga. "Kalau pakai uang APBD biayanya ratusan miliar. Kita dapat hampir 11.500 gratis pemasangan. Bontang ini kotanya ada LNG, masa cari gas susah?" katanya. "Alhamdulillah, Menteri ESDM memberikan jargas gratis. Tinggal satu dari 15 kelurahan yang belum."

Neni menjelaskan, keberadaan jargas di Kota Bontang begitu memudahkan aktivitas masyarakat. "Efisiensinya luar biasa," ucapnya. Misalkan ada tukang bakso yang belanja gas dalam satu bulan bisa mencapai Rp 6 juta, sekarang hanya sekitar Rp 300 ribu. (*)