5 hours ago
3
Wali Kota Sorong Septinus Lobat(MI/Martinus Solo)
WALI Kota Sorong Septinus Lobat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Sorong memperbaiki tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, serta transparansi anggaran. Hal itu disampaikan dalam tanggapan pemerintah daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Kota Sorong dalam Rapat Pleno XIV Paripurna X, Kamis (20/8).
Rapat berlangsung di Gedung DPR Kota Sorong dengan agenda tanggapan Wali Kota terhadap pandangan fraksi-fraksi dan kelompok khusus DPR Kota Sorong.
Septinus mengapresiasi masukan, saran, dan kritik yang disampaikan DPRD. Menurut dia, pandangan fraksi menjadi bagian dari fungsi pengawasan sekaligus bahan evaluasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan.
"Pemerintah Kota Sorong menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas berbagai masukan, saran, serta kritik yang disampaikan. Seluruh masukan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah," ujar Septinus.
Menanggapi Fraksi Golongan Karya dan Fraksi PKS, Septinus mengatakan pemerintah daerah akan memperkuat penyediaan data pendukung dalam setiap kebijakan. Data yang digunakan harus lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait realisasi belanja yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan, pemerintah menjelaskan kondisi tersebut ditutupi melalui pembiayaan sehingga hasil akhirnya tetap surplus. Sementara itu, catatan dan rekomendasi BPK RI terhadap laporan keuangan Tahun Anggaran 2025 akan disampaikan secara terbuka dalam proses pembahasan.
Menanggapi Fraksi Gerakan Indonesia Maju, Pemkot Sorong akan memperkuat perencanaan strategis dan pengukuran target agar penyerapan anggaran berjalan optimal. Langkah tersebut diarahkan untuk mengurangi potensi keterlambatan pelaksanaan program, terutama pembangunan infrastruktur.
Sementara itu, terhadap Fraksi Amanat Perjuangan Persatuan Bangsa (APPSA), pemerintah akan menindaklanjuti catatan terkait sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA), pendapatan asli daerah (PAD), intensifikasi dan digitalisasi PAD, penataan belanja pegawai, keterbukaan akses laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), serta penguraian dana otonomi khusus (Otsus) secara lebih rinci dalam penyusunan APBD berikutnya.
Pemerintah juga menegaskan sejumlah program yang ditujukan untuk masyarakat akan tetap menjadi perhatian. Program tersebut antara lain pembangunan pasar khusus bagi mama-mama orang asli Papua (OAP), pemberian beasiswa bagi anak-anak Suku Moi, pembinaan dan pelatihan peningkatan kualitas sumber daya manusia OAP, serta peningkatan pelayanan kesehatan.
Septinus mengatakan pelaksanaan program akan disesuaikan dengan kemampuan APBD. Pemerintah juga akan memperhatikan catatan mengenai realisasi APBD, efektivitas pengendalian internal, dan penetapan program prioritas.
"Kami berkomitmen memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin efektif, efisien, dan transparan. Seluruh masukan serta rekomendasi DPR Kota Sorong akan menjadi perhatian dalam meningkatkan kualitas pemerintahan dan pembangunan," katanya.
Ia juga menegaskan komitmen mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya.
Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota Sorong Anshar Karim, Ketua DPR Kota Sorong Jhon Lewerissa, Wakil Ketua I DPR Kota Sorong Syaharir Nurdin, Wakil Ketua II DPR Kota Sorong Michael Ricky Tanery, dan Wakil Ketua III DPR Kota Sorong Robert E. V. Malaseme. Hadir pula jajaran pemerintah daerah, pimpinan organisasi perangkat daerah, serta anggota DPR Kota Sorong. (E-2)
