Wapres Gibran Rakabuming Raka Respons Kabinet Bayangan

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons positif terkait munculnya inisiatif pembentukan kabinet bayangan oleh sejumlah kalangan masyarakat.(Antara)

WAKIL Presiden Gibran Rakabuming Raka memberikan respons positif terkait munculnya inisiatif pembentukan kabinet bayangan oleh sejumlah kalangan masyarakat. Gibran menegaskan bahwa pemerintah sangat menghormati setiap bentuk partisipasi publik dalam mengawasi jalannya roda pemerintahan.

Menurut Gibran, keberadaan kritik, masukan, hingga inisiatif masyarakat merupakan cerminan dari praktik demokrasi yang sehat. Namun, ia menekankan agar hal tersebut disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi.

Pernyataan tersebut disampaikan Gibran melalui keterangan tertulis kepada awak media pada Rabu (29/7). Langkah ini diambil sebagai bentuk tanggapan atas dinamika di masyarakat yang mulai membentuk elemen pengawas pemerintah dalam format kabinet bayangan.

Gibran menyatakan bahwa pemerintah selalu terbuka terhadap berbagai hasil survei, kajian, maupun analisis yang dirilis oleh lembaga-lembaga kredibel. Ia juga memberikan apresiasi tinggi atas keterlibatan aktif dari berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pengamat, akademisi, media, hingga generasi muda.

“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Gibran.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk menyampaikan pendapat dan mengawal penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan publik dinilai sebagai elemen krusial untuk memperkuat fondasi demokrasi di Indonesia.

“Dalam negara demokrasi, setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, dan ikut mengawal jalannya pemerintahan. Semua itu merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang sehat,” imbuhnya.

Pemerintah, lanjut Gibran, berkomitmen untuk terus membuka diri terhadap evaluasi publik. Ia meyakini bahwa masukan yang konstruktif dapat menjadi bahan evaluasi penting guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ke depan.

“Selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” tegas Wapres.

Gibran juga menekankan bahwa tugas utama pemerintah tidak hanya sebatas menjalankan program kerja yang telah direncanakan, tetapi juga harus terus memperbaiki kinerja dengan mendengarkan aspirasi rakyat. Hal ini dilakukan demi memastikan setiap kebijakan yang diambil memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas.

“Karena tugas pemerintah adalah bekerja dengan lebih baik, mendengar lebih banyak, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” jelasnya.

Menutup pernyataannya, Gibran meyakini bahwa keterbukaan dan akuntabilitas adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Dengan ruang evaluasi yang terus dibuka, ia optimis kualitas tata kelola pemerintahan akan meningkat dan demokrasi Indonesia akan semakin matang.

“Dengan semangat itulah, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia akan semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” pungkas Gibran. (Dev/I-1)