Belanja Iklim Pemerintah per Tahun Mencapai Rp 73 Triliun

PELAKSANA tugas Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan, Herman Saheruddin, mengatakan rata-rata pengeluaran pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim mencapai Rp 73,5 triliun per tahun. Pengeluaran tersebut berlangsung selama periode 2018-2024.

“Belanja terkait iklim mencapai sekitar 3 persen dari APBN, dengan rata-rata pengeluaran tahunan lebih dari Rp 70 triliun,” kata Herman, seperti dikutip dari Antara, Selasa, 30 Juni 2026.

Ia menyatakan nominal tersebut mencerminkan komitmen kuat pemerintah untuk mengatasi permasalahan iklim. Namun, hal itu juga menunjukkan masih besarnya kesenjangan pembiayaan soal iklim.

Menurut data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Indonesia membutuhkan Rp 794 triliun sampai Rp 800 triliun per tahun untuk mencapai target nol emisi (Net Zero Emission) pada 2060. “Oleh karena itu, belanja publik tidak boleh dipandang sebagai solusi akhir, melainkan sebagai katalis yang mendorong partisipasi lebih besar dari sektor swasta,” ujar Herman.

Herman menyatakan pemerintah memosisikan APBN bukan sebagai sumber utama pembiayaan iklim. APBN merupakan katalis yang mengurangi risiko investasi, memperkuat kepercayaan investor, dan mendorong partisipasi yang jauh lebih besar dari sektor swasta.

Kemenkeu pun meyakini bahwa pembangunan berkelanjutan hanya akan berhasil apabila pemerintah dan para pelaku pasar mampu membangun kerja sama yang solid untuk mengatasi permasalahan iklim.

Hal tersebut karena diperlukan ekosistem pembiayaan yang komprehensif, terdiversifikasi, dan kolaboratif untuk merealisasikan target iklim Indonesia. “Karena itu, Indonesia telah mengembangkan arsitektur pembiayaan iklim yang menggabungkan sumber daya dari sektor publik dan swasta, serta dari mitra domestik maupun internasional,” kata Herman.

Ia menuturkan dari sisi pembiayaan publik, pembiayaan iklim didukung melalui APBN, belanja pemerintah daerah, insentif fiskal, dan instrumen pembiayaan inovatif. Pembiayaan itu seperti Green Sukuk (sukuk hijau), SDG Bonds, Blue Bonds (obligasi biru), serta Disaster Pooling Fund (dana bersama penanggulangan bencana).

Selain itu, pemerintah juga terus mendorong peningkatan dukungan dari sektor perbankan, pasar modal, pasar karbon, filantropi, investasi korporasi, blended finance (bauran pembiayaan). Lalu sama internasional melalui bank pembangunan multilateral, mitra bilateral, dan lembaga keuangan internasional.

“Setiap sumber pembiayaan harus saling melengkapi agar aksi iklim dapat dilaksanakan pada skala kecepatan yang dibutuhkan,” tutur Herman.