4 hours ago
2
Ilustrasi(MI/Amirruddin Abdullah Reubee)
BERBAGAI langkah disiapkan untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan di DIY sekaligus menjaga inflasi. Pemda DIY menetapkan tujuh prioritas pengendalian inflasi pada Semester II Tahun 2026.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia DIY Sri Darmadi Sudibyo mengatakan inflasi DIY hingga Juni 2026 masih berada dalam kondisi yang terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi DIY tercatat sebesar 2,91% (year-on-year/yoy), lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,34%, dan masih berada dalam rentang sasaran inflasi.
Menurut Sri Darmadi, tantangan Semester II Tahun 2026 berasal dari potensi El Nino yang dapat memicu kekeringan, dampak rambatan kenaikan harga BBM nonsubsidi terhadap biaya produksi dan distribusi, serta meningkatnya permintaan konsumsi seiring tingginya kunjungan wisatawan.
"Tekanan inflasi DIY tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dengan prasyarat terdapat kecukupan bahan pangan pokok strategis serta sinergi kebijakan yang lebih kuat dalam TPID melalui implementasi strategi 4K," ujar Sri Darmadi.
Ia menambahkan, strategi 4K dijalankan melalui penguatan keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif. Implementasinya diperkuat melalui distribusi pangan berprinsip 3 Tepat, optimalisasi Kerja Sama Antardaerah, pemanfaatan neraca pangan berbasis geoportal, serta penguatan program MRANTASI untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat.
High Level Meeting TPID se-DIY tersebut menjadi forum penyelarasan strategi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, serta para pemangku kepentingan dalam menjaga inflasi tetap terkendali dan memperkuat ketahanan pangan di DIY.
Prioritas tersebut mencakup penguatan produksi pangan, intensifikasi Sekolah Lapang Iklim, distribusi pangan berprinsip 3 Tepat, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pemetaan kebutuhan konsumsi, penguatan cadangan pangan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X pada High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se-DIY di Yogyakarta, Kamis (23/07), di Gedhong Pracimasana, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta. Prioritas tersebut mencakup penguatan produksi pangan, intensifikasi Sekolah Lapang Iklim, distribusi pangan berprinsip 3 Tepat, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), pemetaan kebutuhan konsumsi, penguatan cadangan pangan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Sri Sultan, inflasi yang terkendali menjadi prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan karena berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kepastian berusaha, dan ketahanan perekonomian daerah.
"Inflasi yang terkendali merupakan prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, stabilitas harga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat, kepastian berusaha, dan ketahanan perekonomian daerah," ujar Sri Sultan.
Sri Sultan mengapresiasi capaian DIY yang berhasil meraih penghargaan sebagai Provinsi Terbaik Kedua dalam kategori Pengendalian Inflasi se-Jawa dan Bali Tahun 2026. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil sinergi TPID, Bank Indonesia, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, BUMN, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
"Keberhasilan ini bukan alasan untuk berpuas diri. Justru penghargaan tersebut harus menjadi pijakan untuk memperkuat ketahanan DIY menghadapi dinamika harga energi, perubahan cuaca, gangguan pasokan, serta peningkatan konsumsi wisatawan," tegas Sri Sultan.
Sri Sultan meminta seluruh TPID memusatkan perhatian pada tujuh langkah prioritas. Di sektor hulu, pemerintah diminta memperkuat produksi pangan melalui penyediaan alat dan mesin pertanian pascapanen, rehabilitasi jaringan irigasi, serta pompanisasi di sentra produksi strategis.
Intensifikasi Sekolah Lapang Iklim juga perlu dilakukan agar petani lebih siap menghadapi risiko kekeringan dan dampak El Nino.
"Pengendalian inflasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai upaya menjaga angka statistik. Di balik setiap kenaikan harga, terdapat beban rumah tangga, biaya produksi pelaku usaha, pendapatan petani, dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Sri Sultan.
Pada sisi hilir, Sri Sultan menekankan pentingnya memperkuat distribusi pangan strategis dengan prinsip 3 Tepat, yakni tepat lokasi, tepat waktu, dan tepat sasaran. Serta penting untuk memperkuat Kerja Sama Antar Daerah berdasarkan pemetaan wilayah surplus dan defisit komoditas agar pasokan tetap terjaga dan disparitas harga dapat ditekan.
Sri Sultan juga meminta pemerintah memetakan kebutuhan konsumsi masyarakat dan wisatawan pada periode dengan permintaan tinggi. Selain itu perlu memperkuat cadangan pangan bersama Perum BULOG, serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung subsidi, distribusi, peningkatan produksi, dan perlindungan daya beli masyarakat.
Sebagai langkah jangka panjang, Sri Sultan mendorong perluasan program MRANTASI (Masyarakat lan Pedagang Tanggap Inflasi) dengan melibatkan sekolah, murid, PKK, akademisi, dan masyarakat. Menurutnya, pengendalian inflasi harus bertumpu pada ketepatan data, kecepatan respons, dan ketepatan intervensi agar stabilitas harga tetap terjaga. (AT/E-4)
