El Nino Kuat Hantam Indonesia Awal September-Oktober, Pemerintah Waspadai Perluasan Karhutla

2 hours ago 3
El Nino Kuat Hantam Indonesia Awal September-Oktober, Pemerintah Waspadai Perluasan Karhutla Menko Polkam Djamari Chaniago.(MI/Devi Harahap)

PEMERINTAH mewaspadai ancaman El Nino kuat yang diperkirakan melanda Indonesia pada awal September hingga berlanjut sampai awal Oktober 2026. Fenomena cuaca tersebut dinilai berpotensi mempercepat dan memperluas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang hingga kini telah mencapai sekitar 107.000 hektare.

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago mengatakan kondisi cuaca yang semakin kering menjadi salah satu faktor yang dapat memperberat penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia.

“Situasi atau cuaca yang sangat-sangat keras dihadapi oleh kita sekarang biasanya disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang,” kata Djamari dalam Konferensi Pers tentang Penanganan Karhutla di Kantor Kemenko Polkam, Senin (10/8).

Menurut Djamari, kondisi tersebut akan mempercepat proses terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena itu, pemerintah memperkuat berbagai upaya pemadaman, baik melalui operasi udara maupun darat. “Sampai dengan hari ini wilayah kita di Indonesia yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektare,” ujarnya.

Djamari mengatakan pemerintah telah mengerahkan sumber daya dalam jumlah besar untuk mengantisipasi meluasnya karhutla. Dalam operasi udara, pemerintah telah mengoperasikan sekitar 43 helikopter, ditambah pesawat yang dapat digunakan untuk mendukung penanganan kebakaran. “Dalam melakukan operasi udara, kita menerapkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini,” katanya.

Dia menilai operasi udara melalui modifikasi cuaca menjadi salah satu cara paling efektif untuk membantu mengatasi karhutla. Teknologi tersebut memungkinkan pemerintah memicu hujan di wilayah yang membutuhkan pasokan air untuk membasahi kawasan rawan terbakar. “Operasi udara sebetulnya sangat efektif, menimbulkan hujan buatan dan dilakukan oleh BNPB. Itu yang paling efektif,” kata Djamari.

Akan tetapi, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca (OMC) menghadapi kendala karena membutuhkan keberadaan awan hujan yang dapat disemai. Tanpa awan yang memadai, operasi tersebut tidak dapat dilakukan secara optimal. “Kita menemukan ada awan hujan. Selama awan hujan itu tidak bisa ditemukan, tidak ada, kita tidak akan bisa membuat hujan buatan,” ujarnya.

Atas dasar itu, pemerintah akan terus memantau perubahan cuaca, sekecil apa pun, untuk menentukan momentum pelaksanaan OMC. Djamari juga menyebut berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus. “Berdasarkan perkiraan sekarang ini, pada minggu-minggu ini sampai dengan tanggal 18 Agustus, ada tiga atau empat hari kemungkinan awan hujan ada,” katanya.

Dia berharap peluang tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan operasi modifikasi cuaca, terutama menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. “Mungkin menjelang 17 Agustus ini, semoga itu akan keluar awan hujan itu,” ujar Djamari.

Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara. Berbagai strategi pemadaman darat juga disiapkan untuk menghadapi keterbatasan sumber air di sejumlah lokasi.

Selain itu, Djamari mengatakan pemerintah menyiapkan fleksibel tank yang dapat dipindahkan ke lokasi kebakaran. Selain itu, pembuatan sumur di kawasan tertentu juga menjadi alternatif untuk memastikan ketersediaan air bagi petugas pemadam. “Segala cara kita lakukan,” katanya.

Djamari juga menegaskan bahwa ancaman El Nino harus diantisipasi serius karena kondisi tersebut dapat membuat kekeringan semakin panjang dan meningkatkan kerentanan kawasan terhadap kebakaran. “El Nino terkuat itu adalah satu keadaan di mana keadaan itu sangat membuat kita kekeringan dan mudah selalu terbakar. Kemarau akan lebih panjang,” ujarnya.

Dengan kondisi tersebut, pemerintah akan memperkuat koordinasi lintas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BNPB, TNI, Polri, dan unsur terkait lainnya untuk mencegah karhutla berkembang menjadi bencana yang lebih besar. “Pekerjaan itu tidak bisa dikerjakan oleh satu badan pun. Berbagai macam unsur yang ada di masyarakat kita,” kata Djamari. (Dev/P-3)

Read Entire Article
International | Entertainment | Lingkungan | Teknologi | Otomotif | Lingkungan | Kuliner |