Kemerdekaan dan Paradoks Pembangunan

Ilustrasi(Dok.MI/Duta)

MENJELANG perayaan kemerdekaan Indonesia ke-81, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan kondisi terbaru masyarakat Indonesia. Menurut data BPS, jumlah penganggur terbuka Mei 2026 turun menjadi 7,22 juta orang (4,65%). Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 menyusut menjadi 22,93 juta orang atau 8,07% dari total penduduk. Dibandingkan September 2025, jumlah penduduk miskin berkurang 430 ribu orang, sedangkan dibandingkan Maret 2025 berkurang 920 ribu orang. 

Keberhasilan pemerintah menurunkan kemiskinan di tahun 2026 ini menjadi tingkat kemiskinan terendah dalam lebih dari satu dekade, melanjutkan tren penurunan sejak pemulihan ekonomi pascapandemi. Selain jumlah penduduk miskin yang menurun, kualitas kemiskinan juga dilaporkan membaik. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun menjadi 1,268 dari 1,290 pada September 2025, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun menjadi 0,291 dari 0,303. 

Menurut BPS, penurunan kemiskinan terjadi karena didorong oleh pertumbuhan ekonomi triwulan I-2026 yang mencapai 5,61% secara tahunan, meningkatnya konsumsi rumah tangga, tambahan sekitar 1,9 juta lapangan kerja sepanjang Februari 2025–Februari 2026, serta penyaluran bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah. Dalam batas-batas tertentu, pertumbuhan ekonomi diklaim telah berhasil menciptakan lapangan kerja, menurunkan pengangguran, meningkatkan pendapatan pekerja, dan mengurangi kemiskinan. 

Namun demikian, BPS juga melaporkan bahwa tingkat ketimpangan distribusi pengeluaran penduduk yang dihitung melalui rasio gini pada Maret 2026 sebesar 0,368 atau naik 0,005 poin dibandingkan pada periode September 2025. Sementara itu, rasio gini di perdesaan naik 0,004 poin dan di perkotaan naik 0,001 poin. Jadi, meskipun pemerintah mengklaim ekonomi tumbuh di atas 5 persen dan jumlah penduduk miskin berkurang, tetapi di balik itu yang terjadi sesungguhnya adalah peningkatan ketimpangan sosial. Kue ekonomi seringkali hanya dinikmati oleh kelas menengah atas. Inilah realitas yang masih mewarnai perayaan kemerdekaan Indonesia hingga kini.

Paradoks

Dalam setiap perayaan kemerdekaan di bulan Agustus, pidato kenegaraan yang dibacakan biasanya memaparkan deretan keberhasilan pembangunan dan kemajuan pertumbuhan ekonomi yang diklaim membaik. Setiap bulan Agustus, kita bisa menyaksikan bagaimana di berbagai sudut kota senantiasa diwarnai kibaran bendera merah-putih dan ramai diselenggarakan berbagai lomba 17-an yang riuh, terutama lomba panjat pinang yang disaksikan tawa warga. Pendek kata, orang-orang seolah lupa dengan apa yang dialami, karena mereka larut dalam perayaan yang menggembirakan. 

Perayaan kemerdekaan selalu menjadi momen sakral sekaligus menggembirakan. Namun, di balik kemeriahan pesta nasional ini, ada realitas lain yang seringkali terabaikan: kemiskinan struktural yang masih menghantui dan jurang kesenjangan sosial yang kian menganga. Memang, kalau dibandingkan dengan masa penjajahan, tentu apa yang dirasakan rakyat Indonesia saat ini jauh lebih baik. Tetapi, kemerdekaan yang sejati sesungguhnya bukan sekadar rakyat bebas dari cengkeraman penjajah asing atau berkibarnya bendera di tiang-tiang tertinggi. 

Hakekat kemerdekaan adalah ketika setiap warga negara memiliki jaminan atas penghidupan yang layak, akses kesehatan yang adil, serta perlindungan sosial yang memadai. Ketika jutaan rakyat masih bergulat dengan tekanan kebutuhan hidup sehari-hari, harga beras yang melambung, menjadi pengangguran karena sulit mendapatkan pekerjaan layak, dan terperangkap utang pinjaman online ilegal, maka kalim-klaim tentang kemajuan ekonomi dan keberhasilan nasional rasa-rasanya masih jauh dari kenyataan.

Bisa dibayangkan, bagaimana perasan rakyat miskin ketika peserta BPJS yang seharusnya memiliki hak untuk dilayani dengan baik justru menjadi korban perundungan?  Bagaimana mungkin rakyat dapat tersenyum ketika tanah-tanah yang mereka tempati puluhan tahun dirampas untuk kepentingan pembangunan? Ketika sektor informal dan kehadiran kaum migran di kota lebih dianggap sebagai gangguan daripada dipahami sebagai korban, lantas apa yang mereka syukuri dari perayaan kemerdekaan yang tampak meriah penuh tawa?

Walaupun banyak kemajuan telah berhasil dicapai, tetapi objektif harus diakui masih Indonesia hingga saat ini masih dibayang-bayangi paradoks kesejahteraan. Bagi sebagian besar elite dan masyarakat kelas menengah ke atas, perayaan kemerdekaan memang mereka syukuri dan rayakan sebagai berkah kemajuan. Di berbagai daerah, pembangunan infrastruktur megah, industrialisasi yang masif, pembangunan jalan tol baru, dan digitalisasi dalam berbagai sendi kehidupan adalah capaian yang mereka nikmati. Akan tetapi, bagi keluarga miskin di kantong-kantong marjinal—baik di perkotaan kumuh maupun di daerah perdesaan yang tertinggal—kemerdekaan sesungguhnya masih menjadi impian. Sebagai warga negara mereka telah merdeka, tetapi sebagai masyarakat miskin mereka masih menderita.

Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun ke tahun sering menunjukkan bahwa angka kemiskinan memang mengalami penurunan secara statistik. Namun, garis kemiskinan yang dipatok sering kali tidak mencerminkan biaya hidup riil saat ini. Banyak kelompok rentan yang berada tepat di atas garis kemiskinan, yang sewaktu-waktu bisa jatuh miskin kembali hanya karena guncangan kecil, seperti ketika mereka menjadi korban PHK, gagal panen, atau biaya pengobatan anggota keluarga yang sakit parah. Artinya, masyarakat yang secara statistik tidak terkategori miskin, tetapi mereka sesungguhnya masuk dalam kelompok near poor yang sewaktu-waktu turun status menjadi orang miskin baru.

Presiden Prabowo Subianto ketika mengundang para rektor dan guru besar di Jakarta awal tahun lalu memperlihatkan data yang berbeda dengan data BPS. Menurut Prabowo, tahun 2017 jumlah penduduk miskin tercatat 46,1%, semantara di tahun 2024 justru naik menjadi 49,5%. Sedangkan untuk jumlah kelas menengah tahun 2017 tercatat 22,1%, di tahun 2024 justru turun menjadi 17,4%. Prabowo juga menambahkan bahwa kekayaan 10 keluarga terkaya di Indonesia di tahun 2017 ke tahun 2024 naik 153%. Ini adalah paradoks Indonesia.

Untuk data kelompok masyarakat menengah dan mapan diakui Prabowo hanya 17,01% atau 47,89 juta. Artinya, lebih dari 240an juta penduduk Indonesia masih dalam kategori belum sejahtera. Mereka masih termasuk menuju kesejahtera, rentan miskin, miskin dan sangat miskin. Prabowo menyatakan, kategori menuju sejahtera sebetulnya adalah bentuk eufemisme kata, karena di balik itu yang terjadi adalah cara kita memperhalus realitas, karena menuju sejahtera artinya belum sejahtera. Ini adalah kata lain mereka masih miskin. Demikian pernyataan Prabowo dalam forum pertemuan dengan para rektor dan guru besar di Istana Negara.

Momentum

Perayaan kemerdekaan yang kita peringati setiap tanggal 17 Agustus adalah sebuah momentum. Ini bukan sekadar sebagai pengingat sejarah perjuangan masa lalu, tetapi sekaligus juga momentum untuk melakukan instrospeksi dan menakar kembali rute pembangunan yang selama ini kita tempuh. Di balik pesta kemerdekaan, kita perlu memberi ruang bagi nurani para elit politik di tanah air untuk melihat sebagian rakyat yang tidak ikut berpesta karena masih didera kemiskinan, kesakitan, kurang gizi dan perut yang lapar.

Dalam sila kelima Pancasila, dengan jelas disebutkan bahwa keadilan sosial wajib diwujudkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini bukanlah sekadar retorika dalam dokumen kenegaraan. Sila kelima Pancasila ini adalah janji moral sekaligus konstitusional para pendiri republik ini yang seharusnya diimplementasikan ketika para pemimpin bangsa yang sudah merdeka 81 tahun ini. Merayakan kemerdekaan Republik Indonesia tanpa dibarengi dengan kesediaan mengevaluasi ketimpangan sosial adalah bentuk pengabaian terhadap esensi kemerdekaan itu sendiri.

Kemerdekaan hanya akan menjadi pesta rakyat –dan bukan sekadar perayaan negara saja--  ketika kemiskinan tidak lagi menghantui rakyat Indonesia, dan senyum keadilan tersurat di wajah setiap anak bangsa tanpa memandang latar belakang ekonomi orang tua mereka. Di sanalah makna hakiki kemerdekaan terwujud, yakni pada saat negara benar-benar hadir melindungi yang lemah dan meratakan jalan bagi yang tertinggal. Negara yang membiarkan ketimpangan terus terjadi sesungguhnya adalah bentuk pengkhianatan terhadap semangat perjuangan para pendiri republik tercinta ini.