KPK Periksa Dirut KA Properti di Kasus Rel Kereta

3 hours ago 1

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Utama PT KA Properti Manajemen Mohamad Romdany. Pemanggilan itu berkaitan dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo melalui keterangan tertulisnya, Jumat, 26 Juni 2026. Kasus dugaan korupsi di lingkungan DJKA Kementerian Perhubungan mencuat setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah pada Selasa, 11 April 2023.

KPK kembali mengintensifkan penyidikan perkara tersebut setelah menangkap mantan Bupati Pati Sudewo. Saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR RI, Sudewo diduga menerima sejumlah fee dari proyek pembangunan jalur kereta api di DJKA Kementerian Perhubungan. Dugaan penerimaan biaya komitmen itu mengalir melalui orang kepercayaan Sudewo.

KPK menetapkan Sudewo sebagai tersangka setelah menggelar operasi tangkap tangan atau OTT di Pati, Jawa Tengah, pada Senin, 19 Januari 2026. Budi menjelaskan, dalam perkara ini Sudewo diduga menerima aliran uang dari proyek DJKA Kementerian Perhubungan saat masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR.

“Perkara ini bukan terkait jabatannya sebagai Bupati Pati, melainkan saat yang bersangkutan menjabat anggota Komisi V DPR RI yang bermitra dengan Kemenhub,” ujar Budi pada Kamis, 22 Januari 2026.

Budi menuturkan, sebagai legislator, Sudewo seharusnya menjalankan fungsi pengawasan terhadap mitranya, yakni Kementerian Perhubungan, terutama dalam pelaksanaan proyek di kementerian tersebut. Namun, KPK menemukan dugaan aliran uang dari proyek pembangunan di DJKA pada sejumlah titik kepada Sudewo.

“Hal ini telah terkonfirmasi dari keterangan sejumlah saksi, termasuk fakta dalam persidangan terdakwa lain,” kata Budi.