Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Jumbo untuk Alutsista

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan nilai besar untuk tahun-tahun mendatang. Alokasi anggaran itu diharapkan bisa menopang langkah Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat postur pertahanan negara, baik di udara, laut, maupun darat.

“Tahun depan kami anggarkan juga cukup signifikan,” kata Purbaya seusai acara penyerahan alutsista ke Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin, 18 Mei 2026.

Meski begitu, Purbaya enggan mengungkap berapa besaran anggaran yang disiapkan untuk membeli alat pertahanan pada tahun depan. “Tapi kalau Anda tanya jumlahnya, kan, rahasia juga. Tapi akan kami perkuat terus darat, lautan, dan udara. Saya kan bagian bayar aja, kita bayar,” kata eks Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu. 

Mengutip Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 118 Tahun 2025 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026, anggaran untuk Kementerian Pertahanan dipatok sebesar Rp 187,1 triliun. Adapun dalam regulasi yang diundangkan pada 28 November 2025 itu, fungsi anggaran Kementerian Pertahanan terbagi menjadi dua, yaitu fungsi pertahanan sebesar Rp 186,6 triliun dan fungsi pendidikan senilai Rp 490 miliar.

Secara khusus, anggaran yang dialokasikan untuk program modernisasi alutsista, non-alutsista, dan sarana prasarana pertahanan senilai Rp 84,4 triliun. “Tahun depan (anggaran) ada, tahun depannya lagi ada. Tahun depan sudah dianggarkan juga. Cukup besar,” kata sang Bendahara Negara.

Purbaya sepakat dengan Presiden Prabowo bahwa Indonesia perlu memperkuat pertahanan di tengah ketidakpastian global yang terjadi. “Jadi kan di tengah uncertainty seperti sekarang, memang apa yang betul kita harus jaga kemampuan pertahanan kita,” kata Purbaya.

Meski anggaran pertahanan disebut akan meningkat signifikan, Purbaya menegaskan bakal menjaga defisit APBN di bawah ambang batas 3 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Ia meminta masyarakat tak khawatir walaupun pemerintah masih menanggung beban untuk membiayai proyek unggulan pemerintah seperti makan bergizi gratis (MBG) hingga program subsidi bahan bakar minyak.

“Semuanya sudah kami hitung dengan dengan baik, termasuk untuk MBG, untuk program-program yang lain tanpa mengganggu program pembangunan yang lain. Jadi kami atur dengan baik, termasuk subsidi segala macam, BBM,” ujar Purbaya.