Pentingnya Penegakan Aturan Hukum Laut Internasional

WAKIL Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tetap relevan untuk menghadapi dinamika maritim saat ini sehingga tidak perlu dinegosiasikan ulang. Menurut Havas, fokus utama saat ini seharusnya diarahkan pada implementasi dan penegakan aturan hukum laut internasional tersebut.

“Menurut saya tidak perlu diubah, karena kalau kita melakukan renegosiasi konvensi hukum laut, maka pasal-pasal yang sudah aman malah jadi terbuka untuk diubah lagi,” kata Havas usai simposium mengenai penegakan UNCLOS di Kedutaan Besar Belanda di Jakarta, Senin, 18 Mei 2026 seperti dilansir Antara.

Ia mengatakan perkembangan teknologi maritim, termasuk infrastruktur bawah laut dan penggunaan robot bawah air nirawak atau autonomous underwater vehicle (AUV), masih dapat diakomodasi dalam kerangka hukum laut internasional yang ada.

“Yang penting sebenarnya adalah implementasinya,” ujar Havas saat menjawab pertanyaan mengenai perlunya pembaruan hukum laut internasional agar sesuai dengan perkembangan zaman.

Menurut dia, UNCLOS memang tidak secara khusus menyebut wahana bawah air seperti AUV. Namun, perangkat tersebut tetap dapat dikategorikan sebagai kapal sehingga penggunaannya tetap tunduk pada aturan hukum internasional.

Havas juga menjelaskan bahwa aturan mengenai infrastruktur bawah laut sebenarnya telah tercakup dalam UNCLOS melalui pengaturan soal kabel bawah laut. Ia mengatakan prinsip tersebut dapat diterapkan pada berbagai bentuk infrastruktur lain seperti kabel listrik, kabel data, hingga pipa minyak dan gas di dasar laut. “Tantangan yang ada sekarang ini memang lebih rumit, tetapi bukan berarti aturannya tidak ada,” kata dia.

Havas menilai UNCLOS merupakan konvensi yang cukup seimbang karena mengatur hak negara kepulauan, kebebasan navigasi, serta isu teknologi dan lingkungan maritim.

Karena itu, Indonesia berkomitmen terus mendorong penegakan hukum laut internasional melalui kerja sama dengan negara-negara mitra dan penyusunan aturan turunan di tingkat nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Netherlands untuk Indonesia Marc Gerritsen menegaskan UNCLOS tetap harus menjadi dasar utama pengaturan isu kemaritiman global dan kebebasan pelayaran. “Sangat penting untuk menjaga norma yang terkandung dalam UNCLOS dan memastikan kita menerjemahkannya dengan cara yang konsisten dengan perkembangan saat ini,” kata Gerritsen.