INFO TEMPO - Ali Mutarman Dalimunthe tak pernah lupa beratnya berjalan di atas lumpur menuju Pasar Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara. Saat masih duduk di bangku sekolah dasar pada awal 1990-an, dia harus memikul hasil panen keluarga menyusuri jalan rusak yang nyaris tak bisa dilalui kendaraan.
"Saya lahir pada 1980. Saat kelas enam SD, kalau mau ke Pasar Sipiongot, saya harus berjalan kaki sambil memikul hasil panen. Jalannya berlumpur dan sangat berat dilalui," ujar Kepala Desa Janji Manahan itu ketika bertemu dengan Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution pada Juni 2026.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Cerita serupa datang dari Desa Siburbur, Kabupaten Padang Lawas Utara. Kepala Desa Siburbur Sahbuddin Ritonga mengenang warganya pernah menempuh jarak sekitar 5 kilometer selama tiga jam untuk sampai ke pasar. Akibatnya, biaya angkut hasil pertanian membengkak dan harga jual komoditas, termasuk sawit, kerap ditekan para tengkulak.
Kini, perlahan, situasinya berubah. Jalan mulai mulus membuat kendaraan pengangkut hasil pertanian dapat melintas lebih cepat. Waktu tempuh menuju pasar berkurang, distribusi menjadi lebih efisien, dan biaya logistik turun. Bagi masyarakat desa, perubahan itu bukan sekadar soal kenyamanan berkendara, melainkan juga membuka peluang memperoleh pendapatan yang lebih baik.
Sejak dilantik sebagai Gubernur Sumatera Utara pada 20 Februari 2025, Bobby Nasution menerapkan taktik pembangunan bertempo tinggi yang dia sebut skema "sat-set". Ia menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu prioritas melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) bertajuk Infrastruktur Terintegrasi (INSTANSI). Fokusnya membuka konektivitas wilayah, terutama ke daerah-daerah yang selama ini tertinggal.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan kembali Jembatan Idano Noyo di Kabupaten Nias Barat. Jembatan sepanjang 95 meter itu rusak akibat banjir bandang pada Maret 2025 sehingga memutus akses antara Nias Barat dan Nias Selatan.
Saat proyek tersebut dimulai, tak sedikit yang ragu jembatan itu akan selesai tepat waktu. "Sewaktu mulai dibangun, banyak yang menakut-nakuti, habis masa jabatan tak akan siap, anggaran tak cukup. Tapi pada awal 2026 ini selesai dan bisa digunakan," kata Bobby saat meresmikan Jembatan Idano Noyo pada Rabu, 11 Februari 2026.
Jembatan senilai Rp 46,7 miliar itu kini telah beroperasi. Bersamaan dengan itu, perbaikan ruas jalan Gunungsitoli-Mandrehe sepanjang sekitar 50 kilometer memangkas waktu tempuh dari dua jam menjadi kurang dari satu jam.
Christina Gulo, pedagang bahan pokok di Kecamatan Mandrehe, Kabupaten Nias Barat, mengaku omzet tokonya naik hingga 50 persen setelah akses jalan membaik. "Makin banyak orang yang lewat sini. Saya dan anak saya juga tak perlu membayar uang sampan untuk menyeberang," katanya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga menyiapkan anggaran sekitar Rp 300 miliar untuk pembangunan infrastruktur di Kepulauan Nias pada tahun depan.
Di daratan Sumatera, perhatian serupa diberikan kepada Kecamatan Sipiongot, Kabupaten Padang Lawas Utara. Pada 2026, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengalokasikan sekitar Rp 230 miliar untuk memperbaiki tiga ruas jalan utama, yakni Hutaimbaru-Sipiongot sepanjang 11 kilometer, Sipiongot-Labuhanbatu sepanjang 16 kilometer, serta Sipiongot-batas Tapanuli Selatan sepanjang 12 kilometer. "Ini salah satu pembiayaan infrastruktur yang paling besar tahun ini di Kabupaten Paluta (Padang Lawas Utara)," ujar Bobby saat kegiatan Safari Ramadan di Sipiongot.
Menurut Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara Ihwan Ritonga, pembangunan kali ini berbeda dibanding sebelumnya yang dilakukan sedikit demi sedikit. "Dulu dibangun 2 kilometer, 5 kilometer, tapi tidak pernah tuntas. Sekarang jalan yang menghubungkan daerah terisolasi langsung ditangani secara serius. Dulu daerah ini sering disebut tertinggal. Sekarang masyarakat merasa diperhatikan dan memiliki harapan baru," ucapnya.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution meninjau ruas jalan penghubung Kabupaten Nias Selatan dan Kabupaten Nias Barat di Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara, Sabtu, 18 Juli 2026. DOK. PEMPROV SUMATERA UTARA
Sepanjang 2025, Pemprov Sumatera Utara telah meningkatkan struktur jalan provinsi sepanjang 44,95 kilometer di berbagai daerah. Di luar jalan, infrastruktur jembatan turut direhabilitasi, seperti Jembatan Aek Batang Angkola di Tapanuli Selatan dan Jembatan Aek Pardomuan di Tapanuli Utara.
Sektor irigasi juga mendapat perhatian. Pembenahan saluran sepanjang 420 meter dilakukan di Daerah Irigasi Pekan Kamis, Kabupaten Serdang Bedagai. Rehabilitasi jaringan irigasi di Daerah Irigasi Bah Kora II/Negeri Bosar, Kabupaten Simalungun, juga mencakup perbaikan saluran dan terjunan saluran irigasi hingga 100 meter.
Memasuki 2026, anggaran pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan meningkat menjadi Rp 1,37 triliun. Alokasi itu bukan semata-mata untuk mengejar panjang jalan yang dibangun. Dana tersebut juga diarahkan guna membuka konektivitas kawasan yang selama ini tertinggal, memperbaiki jalur distribusi barang, mempercepat mobilitas masyarakat, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antara Pantai Timur dan Pantai Barat Sumatera Utara.
Kepala Dinas Bina Marga, Bina Konstruksi, dan Cipta Karya Provinsi Sumatera Utara Chandra Dalimunthe mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, drainase, serta penanganan infrastruktur pascabencana. Secara keseluruhan, program itu menargetkan pembangunan jalan baru dan peningkatan kualitas jalan sepanjang kurang-lebih 141 kilometer.
Meski demikian, pekerjaan rumah masih cukup besar. Hingga kini, kemantapan jalan provinsi di Sumatera Utara baru mencapai 74,12 persen atau sekitar 3.006 kilometer. "Untuk pembangunan jalan di Sumatera Utara ini kami lakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran keuangan daerah," kata Chandra.
Pengamat ekonomi Universitas Sumatera Utara, Wahyu Ario Pratomo, menilai pembangunan infrastruktur merupakan langkah penting untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah di Sumatera Utara. "Kebijakan Gubernur Sumatera Utara melalui program INSTANSI ini sangat baik dan dapat menghilangkan gap pembangunan di Sumatera Utara. Memang membutuhkan alokasi anggaran yang cukup besar, tapi dampaknya sangat luas bagi masyarakat," ujarnya.
Menurut Wahyu, manfaat jalan yang baik bukan hanya memangkas waktu perjalanan. Biaya transportasi yang selama ini mencapai 40 persen dari harga barang juga bisa turun menjadi 10-20 persen. Penurunan biaya distribusi itu memberi ruang bagi petani dan nelayan untuk memperoleh harga jual yang lebih baik sekaligus membuka peluang tumbuhnya industri pengolahan di daerah.
Infrastruktur, bagi masyarakat di daerah terpencil, bukan sekadar hamparan aspal atau bentangan jembatan. Jalan yang layak juga membuka akses menuju pasar, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Ia mempercepat distribusi hasil pertanian, menekan biaya logistik, sekaligus memperluas kesempatan ekonomi.
Tantangan berikutnya adalah memastikan pembangunan terus berlanjut dan manfaatnya benar-benar dirasakan secara merata. Sebab, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan infrastruktur bukan hanya diukur dari berapa kilometer jalan yang selesai atau berapa jembatan yang berdiri, melainkan juga seberapa jauh perubahan itu mampu memperbaiki kehidupan masyarakat Provinsi Sumatera Utara. (*)
