INFO TEMPO - Bagi Gubernur Kalimantan Selatan Muhidin, usia 81 kemerdekaan Indonesia diukur dari kemampuan daerah menghadirkan solusi bagi masyarakat. Karena itu, pembangunan tak cukup bertumpu pada anggaran atau proyek fisik, tapi juga inovasi yang menjawab persoalan nyata. "Inovasi merupakan fondasi utama untuk mempercepat pembangunan daerah," kata Muhidin.
Menurut dia, inovasi bukan sekadar menciptakan teknologi atau aplikasi baru, tapi juga menghadirkan cara kerja, kebijakan, dan pelayanan yang lebih efektif sesuai dengan kebutuhan masyarakat. "Kami memperkuat ekosistem inovasi sebagai instrumen pembangunan berbasis data, riset, dan kebutuhan masyarakat," katanya.
Scroll ke bawah untuk melanjutkan membaca
Semangat itu diwujudkan melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mendorong organisasi perangkat daerah melahirkan terobosan yang memangkas birokrasi, meningkatkan pelayanan publik, mengurangi angka kemiskinan, dan memperkuat daya saing agar pembangunan menjangkau hingga desa.
Salah satu inovasi yang menonjol adalah digitalisasi pelayanan publik melalui integrasi layanan perizinan dan platform Kalsel Smart Province. Sistem ini memangkas birokrasi, meningkatkan transparansi, serta memudahkan masyarakat mengakses layanan. Usaha mikro, kecil, dan menengah pun dapat mengurus perizinan lebih cepat sehingga mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Ada pula Si-Apung Kasela, teknologi budi daya padi apung yang memungkinkan petani tetap menanam saat sawah terendam banjir. "Inovasi Provinsi Kalimantan Selatan dapat menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia apabila diarahkan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat, meningkatkan produktivitas, memperkuat pelayanan publik, serta menghasilkan solusi yang dapat diterapkan di daerah lain," ujar Muhidin.
Muhidin yakin Si-Apung Kasela dapat menjadi model bagi daerah lain. Semangat itu juga diwujudkan melalui Kalsel Innovation Award, yang mempertemukan pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat untuk mengembangkan berbagai gagasan menjadi solusi yang dapat diterapkan.
Bagi Muhidin, inovasi tidak boleh berhenti sebagai proyek percontohan. Inovasi yang terbukti efektif dievaluasi melalui Indeks Inovasi Daerah (IID) lalu dilembagakan menjadi kebijakan. Keberhasilannya diukur dari manfaat bagi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Ia juga menilai bonus demografi harus dijawab melalui pendidikan, literasi digital, kewirausahaan, dan penguasaan akal imitasi (AI). Dengan begitu, generasi muda tak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga pencipta inovasi dan lapangan kerja.
Meski demikian, Muhidin mengakui pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah setelah 81 tahun Indonesia merdeka. Kesenjangan kota dan desa, kualitas sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, hingga akses Internet masih perlu dibenahi agar manfaat pembangunan dirasakan seluruh masyarakat.
Di tengah tantangan itu, Muhidin memandang inovasi sebagai cara menjaga semangat kemerdekaan tetap hidup. "Kami ingin memastikan setiap inovasi tidak berhenti pada tataran konsep, melainkan dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas," ucapnya.
Menurut Muhidin, kontribusi Kalimantan Selatan bagi Indonesia bukan sekadar menghasilkan banyak inovasi, melainkan juga membangun budaya inovasi yang berkelanjutan. Jika solusi yang lahir di daerahnya dapat direplikasi di wilayah lain, inovasi tak lagi menjadi prestasi lokal, melainkan menjadi bagian dari ikhtiar bersama menuju Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan tumbuh merata. (*)
