Penyebab Pelaksanaan Pendidikan Inklusif Terhambat

KEPALA Sekolah Dasar Negeri (SDN) Menteng Atas 01 Jakarta Selatan Syahrial menceritakan hambatan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif yang juga berjalan di sekolahnya. Selain tantangan finansial, tantangan fisik, dan keterbatasan guru pendamping khusus, cara pandang atau budaya di masyarakat ikut menjadi penyebab terbesar.

“Masih banyak orang tua yang tidak setuju bila anak mereka yang tidak berkebutuhan khusus disatukan dalam kelas yang sama dengan anak atau peserta didik berkebutuhan khusus,” ujar Syahrial pada Sabtu, 2 Mei 2026.

Menurut Syahrial, penolakan ini terjadi lantaran orang tua murid tak berkebutuhan khusus masih menganggap sistem pendidikan inklusif dapat menurunkan kualitas belajar anak mereka yang tidak berkebutuhan khusus. Sebab, beberapa di antara mereka merasa guru akan menurunkan standar materi pelajaran untuk menyesuaikan dengan kemampuan peserta didik berkebutuhan khusus.

“Mereka takut prestasi belajar anak mereka ikut turun karena dipengaruhi standar belajar peserta didik berkebutuhan khusus tersebut,” kata Syahrial.

Selain itu, orang tua murid peserta didik tidak berkebutuhan khusus menganggap perhatian dan fokus guru di kelas inklusi akan tersita lebih banyak kepada peserta didik berkebutuhan khusus.

Nyatanya, masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Penolakan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif juga terjadi di Australia. Pakar dan dosen Pendidikan Inklusif dan Dukungan Khusus dari Murdoch University, Australia, Liana Luyt Afhea mengatakam penolakan terjadi lantaran inklusi kurang didukung sumber daya dan literasi yang cukup.
Penolakan juga dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bahwa perhatian guru akan teralihkan kepada peserta didik berkebutuhan khusus, adanya gangguan di kelas, perspektif sempit bahwa anak-anak penyandang disabilitas akan lebih baik di lingkungan khusus, dan penurunan standar akademik.

“Namun demikian, survei dan studi longitudinal menunjukkan bahwa penolakan orang tua sering kali berkurang ketika pendidikan inklusif direncanakan dengan baik, didukung dengan baik, dan dikomunikasikan dengan jelas,” kata Liana.

Kendati terdapat penolakan, sistem pendidikan inklusif di Australia tetap ditingkatkan. Hal ini, menurut Liana, ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah penyelenggaraan pendidikan inklusif di beberapa negara bagian. “Secara nasional, Australia berada di titik yang oleh banyak peneliti digambarkan sebagai persimpangan pendidikan karena inklusi sangat didukung dalam kebijakan, masih adanya lingkungan yang tersegregasi , di beberapa negara semakin meningkat,” kata Liana.

Ketua Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang juga pakar pendidikan inklusif, Dante Rigmalia mengatakan pendidikan inklusif tidak boleh hanya diterjemahkan secara sempit, dengan sebatas memasukkan penyandang disabilitas ke kelas reguler. Pendidikan inklusif juga tentang mengubah sistem pendidikan untuk menghilangkan hambatan.

Secara ideal, menurut Dantem pendidikan inklusif dimaknai sebagai penyelenggaraan pendidikan di mana semua anak memiliki kemampuan yang berbeda, potensi yang berbeda, dan memiliki kebutuhan khusus masing-masing. “Hal ini harus diakui, dihargai, dan dihormati serta diberikan layanan sesuai dengan kondisinya masing-masing,” ujarnya.