Perluasan Transportasi Umum Mendesak Saat Harga BBM Naik

ANGGOTA Masyarakat Transportasi Indonesia Djoko Setijowarno mendorong pemerintah mempercepat pengembangan transportasi umum di berbagai daerah. Menurut dia, langkah tersebut mendesak di tengah kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak dan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Djoko menilai pembenahan transportasi publik dapat mengubah pola konsumsi BBM di sektor transportasi yang selama ini masih didominasi kendaraan pribadi. Berdasarkan data yang ia sampaikan, sekitar 40 persen konsumsi BBM nasional digunakan oleh sektor transportasi. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 93 persen dinikmati pengguna kendaraan pribadi.

"Sementara itu, sisanya hanya dinikmati oleh transportasi barang sebesar 4 persen dan transportasi umum penumpang sebesar 3 persen," kata Djoko dalam keterangan tertulis, Ahad, 14 Juni 2026.

Menurut Djoko, tingginya konsumsi BBM oleh kendaraan pribadi turut memengaruhi besaran subsidi energi yang harus ditanggung pemerintah. Ia menjelaskan anggaran subsidi BBM dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, serta volume konsumsi masyarakat.

Realisasi subsidi BBM pun menunjukkan tren yang fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, subsidi BBM melonjak hingga Rp 551,2 triliun. Angka tersebut kemudian turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023 dan menyusut menjadi Rp 113,3 triliun pada 2024. Namun, pada 2025 subsidi kembali meningkat menjadi Rp 394,3 triliun sebelum dipatok sebesar Rp 210,1 triliun pada 2026.

Djoko menilai percepatan program transportasi umum di tingkat daerah merupakan solusi strategis untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan pribadi sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal negara.

Menurut dia, upaya tersebut juga sejalan dengan target Indonesia menjadi negara maju pada 2045. Salah satu indikator negara maju, kata Djoko, adalah tersedianya sistem transportasi publik yang andal dan terintegrasi.

"Dengan waktu yang tersisa sekitar 19 tahun menuju 2045, Indonesia perlu belajar dari keberhasilan Transjakarta yang telah beroperasi selama dua dekade. Karena itu, program percepatan pembenahan transportasi umum di daerah perlu segera diimplementasikan," ujarnya.

Namun, Djoko melanjutkan, kondisi transportasi publik di daerah saat ini masih jauh dari ideal. Dari total 514 pemerintah daerah di Indonesia, baru 45 daerah atau sekitar 9 persen yang telah membenahi sistem transportasi umumnya menjadi lebih modern.

Bahkan, dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yang mampu beroperasi secara mandiri. Djoko menyebut saat ini masih terdapat dua daerah yang penyelenggaraan layanan transportasi publiknya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Kedua kota itu ialah Balikpapan melalui layanan Balikpapan City Trans dan Manado dengan Trans Manado.

Menurut Djoko, manfaat transportasi umum yang baik tidak hanya dirasakan dalam bentuk kemudahan mobilitas, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah, kata dia, bahkan dapat memberikan tarif murah atau layanan gratis bagi kelompok tertentu, seperti pelajar, mahasiswa, buruh, guru, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah. "Pada akhirnya, transportasi umum bukan sekadar alat mobilisasi, melainkan jaring pengaman ekonomi bagi masyarakat," kata Djoko.