3 days ago
6
Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko memeriksa peralatan yang akan digunakan dalam menangani Karhutla di Polda NTT , Jumat (14/8).(MI/Palce Amalo)
POLDA Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai memperketat pengawasan terhadap titik api di sejumlah wilayah selama musim kemarau 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berpotensi terjadi akibat kondisi cuaca yang semakin kering.
Kesiapsiagaan itu ditandai dengan Upacara Kesiapsiagaan Karhutla Polda NTT 2026 yang dipimpin Kapolda NTT Irjen Rudi Darmoko, Jumat (14/8). Upacara dihadiri unsur TNI, pemerintah daerah, BPBD, BMKG, Manggala Agni, Basarnas, Tagana, dan pemadam kebakaran.
Dalam sambutannya, Irjen Rudi Darmoko mengatakan kondisi geografis NTT yang didominasi lahan kering dan musim kemarau yang cukup panjang, meningkatkan risiko karhutla. Dampaknya tidak hanya terhadap lingkungan, tetapi juga kesehatan masyarakat, perekonomian, dan transportasi.
Karena itu, jajaran Polda NTT, Polres dan Polresta diminta memetakan wilayah rawan, memantau titik api secara berkelanjutan, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak membuka atau membersihkan lahan dengan cara membakar.
Rudi juga meminta Bhabinkamtibmas memperkuat sosialisasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Upaya tersebut dinilai penting karena pencegahan lebih efektif dibandingkan penanganan setelah kebakaran meluas. “Lebih baik mencegah daripada harus memadamkan kebakaran yang sudah meluas,” ujarnya.
Selain pencegahan, Polda NTT menyiapkan personel dan peralatan pemadaman. Pemeriksaan dilakukan terhadap kendaraan, pompa, selang, alat komunikasi, perlengkapan keselamatan, serta dukungan logistik.
Polda NTT juga memperkuat koordinasi dengan TNI, pemerintah daerah, BPBD, Manggala Agni, Basarnas, pemadam kebakaran, dunia usaha, masyarakat, dan media. Penegakan hukum akan dilakukan terhadap pihak yang sengaja maupun lalai hingga menyebabkan kebakaran. “Penegakan hukum dilakukan secara tegas, profesional, proporsional, transparan, dan berkeadilan,” tambahnya.
Seusai upacara, Rudi memeriksa persiapan personel dan peralatan dalam menangani karhutla, serta berdialog melalui konferensi video dengan Kapolres Sumba Timur dan Kapolres Alor bersama jajaran pemerintah daerah setempat.
Dialog itu untuk memperoleh laporan langsung mengenai kondisi kemarau, pemantauan titik api, serta kesiapan masing-masing daerah menghadapi ancaman karhutla.
Kepala Biro Operasi Polda NTT Kombes Joni Afrizal Syarifuddin menambahkan, kondisi cuaca mulai beralih dari musim hujan ke kemarau. Berdasarkan prakiraan BMKG, kondisi kemarau diperkirakan berlangsung hingga September.
Menurut Joni, koordinasi telah dilakukan mulai tingkat pusat hingga daerah untuk memastikan kesiapan menghadapi potensi karhutla. Polda juga mendorong keterlibatan masyarakat dan pemangku adat dalam upaya pencegahan. “Sejauh ini belum ada laporan kejadian kebakaran dari kabupaten-kabupaten,” kata Joni.
Meski begitu, dia mengatakan, pemantauan satelit menunjukkan sejumlah titik api di beberapa wilayah. Titik api tersebut telah diverifikasi dan tidak seluruhnya merupakan kebakaran lahan.
Ia mencontohkan titik api di Flores Timur yang setelah diperiksa merupakan aktivitas gunung berapi. Sementara di wilayah Adonara, beberapa titik yang terpantau berasal dari aktivitas warga membakar daun dan sisa pembersihan lahan.
Alor Perketat Pencegahan
Kabupaten Alor menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian karena memiliki kawasan savana yang luas. Kecamatan Alor Timur, khususnya, pernah mengalami kebakaran pada tahun sebelumnya.
Kapolres Alor AKBP Nur Azhari mengatakan pihaknya akan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, termasuk mengingatkan warga agar tidak membuang puntung rokok sembarangan. Polisi juga berencana memasang baliho imbauan di sejumlah lokasi yang dinilai rawan karhutla.
Pemerintah Kabupaten Alor menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mencegah kebakaran.
Sedangkan Sekretaris Daerah Alor Melkisedek Bely mengatakan salah satu tantangan ialah kebiasaan sebagian masyarakat membuka lahan secara tradisional dengan cara membakar. Cara tersebut dianggap lebih cepat, tetapi berisiko memicu kebakaran yang sulit dikendalikan.
Menurutnya, Pemkab Alor telah menyiapkan langkah antisipasi melalui BPBD dan Satpol PP serta memperkuat sosialisasi dalam rapat koordinasi pemerintahan hingga tingkat kecamatan.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk mencegah kebakaran," ujarnya. (Z-2)
