3 days ago
8
Presiden Prabowo Subianto menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang bersama DPR dan DPD RI tahun 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).(ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha)
PRESIDEN RI Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi tinggi terhadap capaian kinerja lembaga-lembaga legislatif dalam memperkokoh fungsi regulasi dan penyerapan aspirasi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara saat membacakan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan nasional bukan merupakan kerja tunggal lembaga kepresidenan, melainkan hasil kolaborasi harmonis seluruh elemen ketatanegaraan.
"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 Rancangan Undang-Undang sampai bulan Juli 2026," kata Presiden.
Prabowo menggarisbawahi bahwa pembangunan bangsa adalah hasil kerja bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, seluruh lembaga negara, serta elemen masyarakat. Dalam kerangka tersebut, MPR RI dinilai konsisten menjalankan perannya sebagai Rumah Kebangsaan melalui penguatan literasi konstitusi dan pengawalan empat pilar berbangsa.
"Demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur pemilihan. Demokrasi harus memenuhi hak dasar rakyat dan berpegang kepada semua pasal-pasal di Undang-Undang Dasar kita," katanya.
Soroti UU PPRT dan Pengawalan RUU Daerah Kepulauan
Secara khusus, Presiden memberikan perhatian pada salah satu produk legislasi monumental yang berhasil disahkan DPR RI bersama pemerintah, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Regulasi ini dipandang sebagai tonggak sejarah pengakuan hak-hak pekerja domestik.
Menurut Prabowo, undang-undang tersebut menjadi bentuk pengakuan mendasar bahwa setiap bentuk pekerjaan memiliki martabat serta setiap pekerja berhak memperoleh perlindungan hukum yang setara.
Di sisi lain, Kepala Negara menyoroti efektivitas DPD RI yang berhasil menghimpun hingga 10.883 aspirasi masyarakat dari 38 provinsi di Indonesia. Seluruh masukan tersebut telah dibawa dalam ruang dialog bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai substansi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.
"DPD juga terus memperjuangkan Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan yang kini sudah masuk pembahasan tripartit bersama DPR dan pemerintah. Insyaallah akan selesai," kata Prabowo.
Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI 2026 menjadi panggung utama penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara menjelang peringatan HUT Ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang mengusung tema "Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur". (Ant/P-4)
