Rehabilitasi Sawah Rusak Sedang di Bireuen Sudah 85 Persen, Target Selesai Juni

INFO TEMPO – Pemerintah Kabupaten Bireuen menargetkan rehabilitasi sawah terdampak bencana kategori rusak sedang rampung pada awal Juni 2026. Hingga 17 Mei 2026, proses pemulihan telah mencapai 85 persen atau sekitar 677 hektare dari total lahan yang dikerjakan.

Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen, Mulyadi, mengatakan rehabilitasi tersebut menyasar lahan pertanian milik sekitar 1.470 kepala keluarga terdampak banjir.

“Kita menargetkan rehabilitasi sawah terdampak bencana kategori rusak sedang di Bireuen rampung pada awal Juni 2026,” ujar Mulyadi pada Tempo, Senin, 18 Mei 2026.

Menurut dia, total anggaran rehabilitasi sawah rusak sedang mencapai Rp 13 juta per hektare. Adapun pencairan anggaran yang telah dilakukan sejauh ini mencapai Rp 6,3 miliar. “Mekanismenya memang seperti itu, jadi anggaran dicairkan 70 persen dahulu. Setelah progres pekerjaan mencapai batas tertentu, baru dilakukan pencairan berikutnya,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Bireuen sebelumnya mengusulkan rehabilitasi lahan persawahan terdampak bencana sejak Februari 2026. Total luas sawah yang diusulkan mencapai 4.764,94 hektare, terdiri atas 2.756,60 hektare rusak ringan, 685,27 hektare rusak sedang, dan 1.323,07 hektare rusak berat.

Untuk sawah kategori rusak ringan, proses Survey, Investigasi, dan Desain (SID) serta penyusunan Detail Rancangan Teknis (DRT) yang dikerjakan Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, telah selesai dilakukan.

Sementara itu, rehabilitasi sawah kategori rusak berat hingga kini belum dimulai. Dinas Pertanian dan Perkebunan Bireuen masih berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian guna mempercepat penanganan.

Mulyadi mengatakan pemerintah daerah juga mengusulkan agar sebagian sawah yang sebelumnya masuk kategori rusak berat dialihkan menjadi rusak sedang. Menurut dia, kondisi lahan kini telah berubah dibandingkan saat survei pascabencana dilakukan pada November 2025.

“Saat pertama survei berdasarkan indikator masuk rusak berat. Sekarang setelah air surut dan kondisi lahan mengering, sebagian sawah sudah masuk kategori rusak sedang bahkan ringan,” ujarnya.

Salah satu indikator sawah dikategorikan rusak berat, Mulyadi melanjutkan, karena pematang sawah tidak terlihat akibat tertutup banjir. Namun setelah genangan surut, pematang kembali tampak sehingga kondisi lahan dinilai membaik.

Meski demikian, hingga kini Pemkab Bireun belum menerima jawaban dari pemerintah pusat terkait usulan pengalihan kategori kerusakan tersebut.

Selain rehabilitasi lahan, Mulyadi menekankan pentingnya perbaikan jaringan irigasi agar sawah yang telah dipulihkan dapat kembali produktif. “Sawah tidak bisa difungsikan kalau irigasi masih rusak,” ucap dia.

Sebagai langkah sementara, pemerintah menyiapkan padi gogo bagi petani terdampak. Jenis padi tersebut dibudidayakan di lahan kering atau ladang tanpa membutuhkan penggenangan air seperti pada persawahan konvensional.

Penanaman perdana padi gogo dilakukan di Desa Pulo Siron, Kecamatan Kutablang, pada Sabtu, 25 April silam. Kegiatan itu turut dihadiri Direktur Pelindungan dan Optimasi Lahan Kementerian Pertanian, Dede Sulaeman, serta Wakil Bupati Bireuen, Ir. Razuardi.

“Penanaman tersebut menandai kembali aktifnya lahan pertanian seluas 85 hektare yang sebelumnya tidak dapat dimanfaatkan,” kata Mulyadi.

Langkah percepatan di Bireuen ini sejalan dengan mandat besar Satgas Penanggulangan, Rehabilitasi, dan Rekonstruksi (PRR). Berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir pada 30 April silam, pemerintah pusat menargetkan pemulihan 42.702 hektare sawah terdampak banjir di seluruh wilayah Sumatra sebelum Agustus agar petani tidak kehilangan momentum tanam akibat perubahan musim dan iklim.

Ketua Satgas PRR Tito Karnavian, sebelumnya menegaskan percepatan rehabilitasi sawah menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus memulihkan sumber penghidupan masyarakat terdampak bencana.

“Ini hal urgent, Karena itu, ada anggaran dari kementerian dan lembaga. Misalnya, Menteri Pentanian (menyalurkan) hampir Rp 900 miliar untuk irigasi pertanian, benih, dan lain-lain,” ujarnya dikutip dari Babel Insight.

“Lahan-lahan ini harus segera kembali produktif agar masyarakat bisa kembali bercocok tanam dan roda ekonomi daerah bergerak lagi,” Tito menegaskan. (*)