Sidang Vonis Nadiem Makarim Digelar Hari Ini

MANTAN Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim dijadwalkan mendengar vonis majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa, 30 Juni 2026. Vonis itu menentukan nasib pendiri aplikasi ojek online Gojek itu dalam perkara pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek periode 2019–2022.

Pada persidangan sebelumnya, Ketua Majelis Hakim Purwanto S. Abdullah memastikan, dalam menyusun putusan, majelis akan mempertimbangkan seluruh dalil, alat bukti, dan pendapat para pihak yang telah didengar selama persidangan berlangsung. Menurutnya, segala yang terjadi baik dalil-dalil, pembuktian-pembuktian, pendapat-pendapat, sudah sama-sama didengarkan di persidangan yang sudah digelar sebelumnya. 

“Kini majelis hakim dengan hati yang jernih dan keyakinan yang teguh untuk bermusyawarah menjatuhkan putusan dan menyerahkan seluruh keadilan melalui pembacaan putusan,” kata Purwanto dalam persidangan pada Selasa, 23 Juni 2026.  

Sebelumnya, Nadiem dituntut pidana penjara selama 18 tahun, denda Rp 1 miliar subsider 190 hari penjara, serta uang pengganti sebesar Rp 5,68 triliun, subsider 9 tahun penjara. Jaksa meyakini Nadiem melanggar Pasal 603 jo Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 20 huruf c UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).  

Nadiem didakwa memperkaya diri sendiri sebesar Rp 809,59 miliar dalam perkara tersebut. Ia juga didakwa memperkaya 12 perusahaan swasta vendor Chromebook.   

Menurut jaksa, pemilihan Chromebook dilakukan semata-mata untuk kepentingan bisnis Nadiem agar Google meningkatkan investasi dan penyetoran dana ke PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB). Perusahaan itu merupakan perusahaan yang didirikan oleh Nadiem. Setelah Gojek dan Tokopedia melakukan merger pada 2021, PT AKAB dikenal sebagai PT GoTo Gojek Tokopedia. Google tercatat sebagai salah satu rekan bisnis lama Gojek sebelum merger dengan Tokopedia.  

Jaksa menilai pengadaan Chromebook ini merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,18 triliun. Angka itu terdiri dari Rp 1,56 triliun dari pengadaan laptop Chromebook sesuai audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta US$ 44,05 juta atau setara dengan Rp 621,38 miliar (berdasarkan kurs terendah pada Agustus 2020-Desember 2022) akibat pengadaan Chrome Device Management.