Zulhas Usul Pilkada Dipilih DPRD

KETUA Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan kembali mengusulkan agar pemilihan bupati/wali kota atau pilkada dilakukan oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD), bukan melalui pemilihan langsung.

Usulan itu disampaikan Zulhas, demikian sapaan karibnya, saat menghadiri Jambore Aisyiyah Milad ke-109 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Sabtu, 27 Juni 2026.

Menurut Zulkifli, usulan tersebut dilatarbelakangi tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah yang berpotensi mendorong eksploitasi sumber daya alam. Ia mengaku telah menyampaikan gagasan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

"Saya usul Pak Prabowo, nanti jangan dipilih bupati, pilih DPRD saja. Saya usul. Memang banyak yang marah, 'Wah nanti hak rakyat hilang.' Ya tapi daripada sekarang rusak-rusakan," katanya.

Zulkifli menilai biaya untuk maju sebagai bupati saat ini sudah tidak masuk akal. Menurut dia, ongkos politik untuk menjadi bupati dapat mencapai Rp 50-100 miliar.

"Dari mana uangnya? Ya dari yang punya uang. Begitu jadi, yang punya uang menagih dong, 'Mana uang saya?'" ujarnya.

Zulkifli mengatakan kepala daerah yang terpilih kerap kesulitan mengembalikan dana yang telah dikeluarkan para penyokong politiknya. Akibatnya, izin pengelolaan sumber daya alam menjadi alat untuk membayar utang politik.

"Akhirnya dikasih tambang, dikasih kebun, dikasih macam-macam. Lahan-lahan dan IUP (Izin Usaha Pertambangan) dikasih sebagai balas budi ongkos waktu menang bupati atau gubernur," kata dia.

Menurut Zulkifli, kondisi tersebut bertentangan dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa kekayaan alam dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

"Itu. Maka kita harus swasembada, kedua harus kita menguasai sumber daya alam sebagaimana Pasal 33. Dirumuskan oleh pejuang-pejuang kita, Kasman Singodimedjo, semua dirumuskan Pancasila, itu maksudnya Pasal 33 itu," ujarnya.

Menteri Koordinator Bidang Pangan itu juga menyoroti praktik pelaporan produksi pertambangan yang dinilai tidak transparan dan berpotensi merugikan negara.

"Negara yang punya, yang punya emas itu, yang punya batu bara itu, yang punya nikel itu, sama bupati dikasih punya orang lain, punya orang pribadi. Orang pribadi ini yang bayar royalti kepada negara, bayar pajak. Bayar pajaknya juga bohongin," katanya.