Bantuan Gempa NTT Tiba di Labuan Bajo

Bantuan Logistik telah tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Minggu (6/8) dini hari(MI/Marianus)

BANTUAN untuk penanganan darurat gempa bumi magnitudo 7,7 yang mengguncang Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), telah tiba di Labuan Bajo pada Minggu (16/8) dini hari. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, percepatan penanganan membutuhkan dukungan status darurat di wilayah terdampak.

“Mohon hari ini segera dikeluarkan status daruratnya. Status kedaruratan ini perlu agar BNPB, kementerian/lembaga terkait dari PU dan lain sebagainya bisa membantu secara maksimal,” kata Suharyanto, saat memimpin rapat koordinasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, Labuan Bajo, Minggu (16/8).

Bantuan tersebut selanjutnya akan didistribusikan ke sejumlah kabupaten yang terdampak gempa. Pemerintah pusat juga menyiapkan sejumlah langkah untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat dan menjangkau wilayah-wilayah yang mengalami kerusakan maupun terisolasi.

Selain itu, untuk penanganan gempa NTT BNPB menetapkan delapan langkah utama dalam penanganan darurat. Pertama, pemerintah daerah diminta segera menetapkan status keadaan darurat di enam kabupaten terdampak, yakni Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka, serta di tingkat Pemerintah Provinsi NTT.

Status tersebut dinilai penting sebagai dasar hukum bagi pemerintah pusat untuk mempercepat dukungan anggaran, bantuan logistik, maupun penanganan teknis di lapangan.

Kedua, BNPB meminta percepatan pembentukan pos komando atau Posko Satuan Tugas di tingkat kabupaten/kota hingga provinsi. Unsur TNI dan Polri diminta dilibatkan secara optimal dalam struktur komando penanganan darurat.

“Pak Bupati boleh menunjuk Komandan Satuan TNI dan Polri sebagai komandan lapangan. Termasuk Pak Gubernur, untuk mengendalikan kabupaten yang terdampak, mohon juga segera dibentuk Posko provinsi,” ujarnya.

Ketiga, BNPB membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo serta Posko Taktis di Maumere. Pembagian posko ini dilakukan untuk memastikan penanganan di wilayah Flores bagian barat dan timur dapat berjalan secara bersamaan.

“Kami membentuk Posko Nasional Pendampingan Provinsi yang pertama pusatnya di sini, di Labuan Bajo. Kemudian karena luas wilayah, kami juga membuka Posko di Maumere untuk melayani Sikka, Nagekeo, dan Ngada,” kata Suharyanto.

Keempat, BNPB mengoperasikan Posko Logistik Nasional di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta. Posko tersebut menjadi pusat pengumpulan bantuan sebelum dikirim melalui jalur udara menuju Labuan Bajo maupun Maumere.

“Masyarakat atau pihak yang ingin membantu, semuanya bisa melalui Posko Nasional yang sekarang sudah berdiri di Halim Perdanakusuma. Nanti dari Halim masuk ke Labuan Bajo, bisa juga masuk ke Maumere,” ujarnya.

Kelima, proses pencarian dan pertolongan atau SAR diperintahkan berjalan di bawah koordinasi Basarnas. Seluruh unsur TNI, Polri dan relawan diminta bergabung dalam operasi pencarian dan evakuasi.

“Kami mohon Kepala Basarnas sesuai undang-undang memimpin langsung proses pencarian pertolongan. Mohon unsur TNI-Polri dan relawan bergabung di bawah kepemimpinan Kabasarnas,” kata Suharyanto.

Keenam, pemerintah menargetkan fasilitas vital seperti listrik, air bersih, bahan bakar minyak (BBM), dan jaringan komunikasi dapat kembali berfungsi secara terbatas dalam waktu tujuh hari.

Pendataan rumah warga yang rusak juga diminta segera dilakukan secara paralel. Langkah tersebut diperlukan agar pembangunan hunian sementara (Huntara) dapat segera dimulai tanpa harus menunggu masa tanggap darurat berakhir.

“Saya mohon tidak usah menunggu sampai tanggap darurat selesai. Silakan mulai didata secara paralel. Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan,” tegasnya.

Ketujuh, pemerintah mengerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dan sarana transportasi milik TNI, Basarnas, serta BNPB untuk menjangkau wilayah yang sulit diakses melalui jalur darat.

“Dari TNI ada empat helikopter dan kapal laut, Basarnas mengerahkan kapal dan pesawat, serta BNPB dua pesawat sayap lebar dan satu helikopter. Alutsista ini kita fokuskan untuk pendistribusian logistik,” kata Suharyanto.

Kedelapan, BNPB mengoperasikan Media Center sebagai pusat informasi resmi penanganan gempa Flores. Media Center tersebut dijadwalkan menggelar press briefing setiap hari pada pukul 17.00 WITA.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi terbaru mengenai perkembangan penanganan bencana sekaligus mengurangi simpang siur informasi di lapangan.

“Mulai hari ini setiap sore jam 17.00 WITA, Media Center mulai beroperasi memberikan informasi day-to-day,” ujar Suharyanto.

Dengan delapan langkah tersebut, pemerintah pusat menargetkan penanganan darurat gempa Flores dapat berlangsung lebih terkoordinasi, mulai dari evakuasi, distribusi bantuan, pemulihan fasilitas vital, hingga penyediaan hunian sementara bagi warga terdampak. (H-4)