20 hours ago
1
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam Ariastuty Sirait.(Dok BP Batam)
BADAN Pengusahaan (BP) Batam menegaskan komitmennya untuk melakukan penyiapan lahan pembangunan Sekolah Terintegrasi Merah Putih secara humanis. Langkah ini dilakukan dengan mengedepankan ruang dialog dan proses verifikasi yang transparan bersama masyarakat setempat.
Lahan seluas 18,5 hektare yang disiapkan tersebut berada di atas Hak Pengelolaan Lahan (HPL) BP Batam. Status legalitas ini menjadi landasan utama agar setiap tahapan pembangunan berjalan sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Anggota/Deputi Bidang Pelayanan Umum BP Batam, Ariastuty Sirait, menyatakan bahwa pendekatan persuasif dipilih untuk mendengar langsung aspirasi warga di sekitar kawasan pembangunan. Menurutnya, komunikasi terbuka adalah kunci dalam setiap proses pembangunan daerah.
"Sejak awal, BP Batam memilih mengedepankan pendekatan humanis dan persuasif guna mendengar langsung aspirasi masyarakat sekitar kawasan Sekolah Terintegrasi Merah Putih," ujar Ariastuty pada Minggu (16/8/2026).
Ia mengungkapkan bahwa tim BP Batam telah beberapa kali secara kontinyu melakukan pertemuan dan berdialog secara langsung dengan warga setempat. Salah satunya saat pertemuan dengan Wakil Kepala BP Batam pada 21 Juli 2026 lalu di Kantor Pemerintah Kota Batam.
Proses Verifikasi dan Klaim Warga
Dalam proses pendataan di lapangan, tercatat ada empat warga yang menyampaikan klaim atas sebagian area rencana pembangunan. Menanggapi hal tersebut, BP Batam telah membuka ruang bagi warga untuk menunjukkan dokumen legalitas tanah guna dilakukan verifikasi lebih lanjut.
"BP Batam menghormati setiap penyampaian warga tersebut dan memberikan ruang untuk menunjukkan dokumen yang menjadi dasar penguasaan atau kepemilikan atas lahan dimaksud. Penyiapan lahan ini dilakukan dengan memperhatikan status lahan dan ketentuan yang berlaku, serta tetap mengedepankan komunikasi dengan masyarakat," sambungnya.
Hingga saat ini, progres verifikasi menunjukkan hasil sebagai berikut:
- Dua warga telah menyerahkan dokumen resmi untuk diproses sesuai ketentuan hukum.
- Dua warga lainnya masih diberikan ruang komunikasi untuk menyampaikan bukti persuratan yang menjadi dasar penguasaan lahan.
Ariastuty menegaskan bahwa jika hasil analisis konteks saat ini membuktikan ada hak masyarakat yang diakui secara hukum, penyelesaiannya akan dilakukan melalui mekanisme yang berlaku. "BP Batam berkomitmen menghormati setiap hak masyarakat. Seluruh proses penyiapan lahan kami pastikan berjalan adil, transparan, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak," tambahnya.
Klarifikasi Pengamanan Area
Terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai aktivitas pematokan, BP Batam memberikan klarifikasi bahwa kehadiran personel Ditpam di lokasi bertujuan untuk pengamanan area HPL. Hal ini merupakan bagian dari tugas dan kewenangan institusi dalam menjaga aset negara yang akan digunakan untuk kepentingan publik.
Masyarakat diimbau untuk bersikap bijak dalam menyerap informasi dan melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menarik kesimpulan dari kabar yang beredar di media sosial.
"Terkait informasi mengenai pematokan, kami memastikan bahwa keberadaan personel Ditpam di lokasi merupakan bagian dari pelaksanaan pengamanan area HPL sesuai tugas dan kewenangan yang dimiliki," jelas Tuty.
Investasi SDM untuk Generasi Mendatang
Sekolah Terintegrasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya pemerintah memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Batam. Oleh sebab itu, seluruh proses kesiapan lahan dilakukan secara bertahap dengan mengedepankan komunikasi, kepastian hukum, dan menghormati hak masyarakat.
BP Batam juga terus membuka ruang dialog dengan masyarakat selama proses penyiapan lahan berlangsung. Seluruh tahapannya pun dilaksanakan secara transparan, mengedepankan musyawarah, serta berpedoman pada prosedur hukum agar pembangunan sekolah ini dapat memberikan manfaat bagi generasi muda di masa mendatang.
"Selain dilengkapi sarana dan prasarana yang baik, sekolah ini diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi anak-anak di Rempang-Galang sesuai dengan ketentuan program. Harapan kami adalah bagaimana anak-anak tersebut mendapat jaminan pendidikan yang layak untuk bekal menghadapi era yang semakin maju," tutup Tuty. (RO/I-2)
