Delapan Strategi Pemerintah Percepat Pemulihan Pascagempa M7,7 di NTT

Suharyanto.(Antara)

PEMERINTAH merancang delapan strategi utama untuk mempercepat pemulihan Nusa Tenggara Timur (NTT) setelah wilayah tersebut diguncang gempa berkekuatan Magnitudo 7,7 pada Sabtu (15/8) pagi. Langkah strategis ini diambil guna memastikan penanganan dampak bencana berjalan efektif dan terintegrasi.

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, menegaskan seluruh strategi tersebut perlu segera dijalankan guna mempercepat proses evakuasi, penyaluran bantuan, hingga pemulihan awal di daerah terdampak.

"Demi mempercepat evakuasi, pemenuhan logistik, hingga pemulihan awal wilayah terdampak," kata Suharyanto saat memimpin rapat koordinasi bersama seluruh jajaran kementerian/lembaga dan pemerintah daerah di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Minggu (16/8).

Delapan Strategi Percepatan Pemulihan

Berikut delapan strategi utama yang ditetapkan pemerintah untuk menangani dampak gempa di NTT:

1. Penetapan Status Darurat: Mendorong enam kabupaten terdampak parah (Manggarai, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Nagekeo, dan Sikka) serta Pemprov NTT untuk segera menetapkan status darurat secara resmi sebagai dasar hukum dukungan anggaran dan bantuan teknis dari pusat.
2. Penguatan Koordinasi Lapangan: Pembentukan Pos Satuan Tugas (Posko) dari tingkat kabupaten hingga provinsi dengan mengoptimalkan unsur TNI-Polri sebagai bagian dari komando satgas untuk menyatukan kendali operasional.
3. Pusat Koordinasi Regional: Membentuk Posko Utama Pendampingan Nasional di Labuan Bajo dan Posko Taktis di Maumere guna menjangkau wilayah Flores bagian barat dan timur secara lebih cepat dan merata.
4. Rantai Pasok Logistik Nasional: Mengaktifkan Posko Logistik Nasional di Halim Perdanakusuma, Jakarta, sebagai pusat penerimaan bantuan dari berbagai pihak yang kemudian diterbangkan langsung ke titik penerimaan di Flores.
5. Operasi SAR Terpadu: Memastikan operasi pencarian dan pertolongan di bawah koordinasi Basarnas terus dilakukan hingga tidak ada lagi korban yang terjebak atau hilang di bangunan terdampak.
6. Pemulihan Layanan Dasar dan Pendataan: Menargetkan pemulihan listrik, air bersih, BBM, dan komunikasi dalam tujuh hari, serta melakukan pendataan kerusakan rumah secara paralel dengan masa tanggap darurat untuk mempercepat pembangunan hunian.
7. Mobilisasi Alutsista: Mengerahkan helikopter dan kapal laut milik TNI, Basarnas, dan BNPB untuk mendistribusikan logistik ke wilayah-wilayah yang terisolasi akibat kerusakan akses darat.
8. Aktivasi Media Center: Menyediakan informasi resmi satu pintu melalui konferensi pers harian setiap pukul 17.00 WITA guna mencegah simpang siur informasi dan hoaks di masyarakat.

Catatan Koordinasi: Suharyanto menekankan agar pendataan kerusakan tidak menunggu masa tanggap darurat selesai. "Begitu sudah jelas, segera kita tetapkan pembangunan, jangan sampai pendataan berlarut-larut," tegasnya.

Melalui integrasi delapan strategi ini, pemerintah berharap stabilitas wilayah NTT dapat segera kembali dan masyarakat terdampak mendapatkan kepastian bantuan serta perbaikan fasilitas publik dalam waktu singkat. (I-2)