13 hours ago
2
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad.(Dok. MetroTv)
DEWAN Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pembahasan lanjutan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (18/8).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa persetujuan ini merupakan tindak lanjut atas keterangan pemerintah mengenai RUU APBN 2027 beserta nota keuangannya yang telah disampaikan pada 14 Agustus 2026. Dalam rapat tersebut, sejumlah fraksi memberikan pandangan umum terkait arah kebijakan fiskal mendatang.
Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) memberikan catatan kritis terhadap alokasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp242 triliun. Anggota DPR RI Fraksi PDIP, Budi Sulistyono Kanang, menekankan pentingnya prinsip tepat sasaran, terutama bagi anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, dan terisolir.
“Belanja negara yang efisien dan berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” ujar Budi Sulistyono.
Di sisi lain, Fraksi Partai Golkar melalui Nurul Arifin mengapresiasi target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6%. Namun, Golkar meminta strategi konkret pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan melalui penguatan kapasitas produksi nasional.
Dukungan juga datang dari Fraksi Partai Gerindra terkait peningkatan rasio pajak (tax ratio). Anggota DPR RI Kamrussamad mendorong pemerintah agar rasio pajak dapat meningkat dari 9,31% pada 2025 menjadi 10,4% pada 2027 melalui sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap skala ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri telah menetapkan sejumlah asumsi makro dalam RAPBN 2027, di antaranya:
- Pertumbuhan ekonomi: 6% (yoy)
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar Rupiah: Rp17.500 per dolar AS
- Suku bunga SBN 10 tahun: 6,9%
- Harga minyak mentah (ICP): US$75 per barel
Selain asumsi makro, pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi 6,0-6,5% dan tingkat pengangguran terbuka di kisaran 4,30-4,87%. Rasio gini juga diharapkan membaik ke angka 0,362-0,367 seiring dengan penguatan indeks modal manusia yang ditargetkan mencapai 0,575.
