Duit Suap Rp 20 Juta ke BEM UBK dari Polisi

WAKIL Rektor III Universitas Bung Karno, Daniel Panda, menuturkan Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM UBK menerima uang suap yang diberikan kepada alumnus Fakultas Hukum UBK dengan cara diserahkan melalui aparat kepolisian.

Uang suap tersebut, dia mengatakan, diberikan alumnus kepada pengurus BEM, khususnya Fakultas Hukum dan Fakultas Ekonomi, yang berencana menggelar demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" pada Senin, 15 Juni pekan lalu.

"Pengakuan Ketua BEM FH UBK, saudara Abdi, mengakui menerima uang sebesar Rp 20 juta dari senior yang diserahkan melalui aparat kepolisian," kata Daniel di Kampus UBK, Jakarta Pusat, pada Selasa, 23 Juni 2026.

Dia melanjutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan Rektorat kepada Ketua BEM FH UBK, Muhammad Abdimaludin, yang bersangkutan mengaku menerima uang suap tersebut pada dini hari menjelang demonstrasi.

BEM UBK, kata dia, diminta oleh alumnus FH untuk tidak melakukan demonstrasi di Kawasan Istana Negara. Sebagai imbalan, alumnus akan memberikan uang sebesar Rp 20 juta apabila BEM UBK berkenan memindahkan lokasi demonstrasi ke depan Kompleks DPR, MPR, dan DPD.

"Saran itu ditolak BEM yang tetap berdemonstrasi ke arah Istana. Namun, uang tersebut tetap diterima oleh mereka," ujar Daniel.

Sebelumnya, potongan rekaman video yang menampilkan pengakuan Ketua BEM FH UBK Muhammad Abdimaludin menerima suap dalam demonstrasi bertajuk "Tata Ulang Indonesia" mencuat di media sosial.

Uang itu, dia melanjutkan, telah digunakan untuk keperluan pribadi, serta didistribusikan kepada alumnus UBK, jajaran pengurus BEM FH UBK, serta pengurus BEM FE UBK.

"Rp 2,5 juta ke dua alumnus, Rp 2 juta ke Wakil saya, 2 juta ke Mubarak, dan 2 juta ke BEM FE UBK," ujar dia.

Adapun dalam demonstrasi "Tata Ulang Indonesia" BEM UBK menerima ajakan mediasi tertutup dengan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mediasi itu dihelat di Istana Wakil Presiden dengan menghadirkan 15 perwakilan mahasiswa UBK. Mediasi yang berlangsung sekitar 60 menit itu, salah satunya membahas polemik proyek MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Pak Wapres mencatat poin-poin tuntutan kami, di antaranya evaluasi dan perbaikan segala bentuk yang janggal di negara hari ini seperti makan bergizi gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih," kata Abdi setelah mediasi di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin, 15 Juni 2026.

Abdi juga menegaskan ultimatum kepada Gibran apabila tak memenuhi tuntutan mahasiswa. Ia mengatakan, BEM UBK akan kembali menggelar demonstrasi berjilid-jilid apabila dalam 5x24 jam tuntutan mereka tak diakomodasi.