1 hour ago
4
Ilustrasi hujan es.(Dok. Metro Tv)
PEMERINTAH Kabupaten (Pemkab) Lanny Jaya, Provinsi Papua Pegunungan, resmi membentuk Tim Tanggap Darurat untuk menangani dampak bencana hujan es yang melanda wilayah tersebut. Bencana ini dilaporkan telah merusak lahan pertanian masyarakat di tiga wilayah, yakni Distrik Kuyawage, Wano Barat, dan Goa Baliem.
Bupati Lanny Jaya, Aletinus Yigibalom, menyatakan bahwa pembentukan tim ini merupakan respons cepat setelah pemerintah daerah menerima laporan resmi mengenai fenomena hujan es yang terjadi pada 16 Agustus 2026 malam.
“Kami menerima laporan masyarakat adanya bencana hujan es, sehingga saya minta pimpinan OPD harus segera dikumpulkan data sebagai dasar kebijakan penanggulangan,” ujar Aletinus dalam siaran pers di Jayapura, Kamis (20/8).
Dampak Kerusakan Lebih Parah
Aletinus menjelaskan bahwa hujan es kali ini memiliki karakteristik yang berbeda dan dampak yang lebih merusak dibandingkan kejadian-kejadian sebelumnya. Fenomena ini tidak hanya menyebabkan kerusakan fisik pada tanaman, tetapi juga membuat sebagian besar hasil pertanian warga gagal panen total.
“Karena dampak hujan ini berbeda dari sebelumnya, bukan sekadar embun beku, tetapi menghancurkan tanaman hingga tidak bisa dipanen,” tegasnya.
Mengingat seriusnya dampak tersebut, Tim Tanggap Darurat yang dibentuk akan dipimpin langsung oleh Asisten II Sekretariat Daerah Lanny Jaya. Tim ini melibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Fokus Penanganan dan Ketahanan Pangan
Tim tersebut diberi mandat untuk melakukan pendataan detail terhadap tingkat kerusakan, berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, serta menyusun langkah penanganan jangka pendek maupun jangka panjang.
Kerusakan lahan pertanian ini dikhawatirkan akan mengganggu ketahanan pangan masyarakat Lanny Jaya hingga satu tahun ke depan. Oleh karena itu, Pemkab Lanny Jaya mengharapkan dukungan dari pemerintah tingkat provinsi maupun pusat.
“Tanaman rusak, pertanian gagal panen. Oleh karena itu, kami memerlukan dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Papua Pegunungan dan Pemerintah Pusat melalui BNPB serta Kementerian Sosial. Tim harus bekerja cepat, tepat, dan melaporkan hasilnya secara berjenjang,” pungkas Aletinus.
